Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto: Negara Harus Atasi Peretasan ke Pegawai KPK

Kompas.com - 21/05/2021, 20:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto meminta negara mengatasi peretasan yang belakangan terjadi pada aktivis antikorupsi dan pegawai KPK.

Menurut Bambang, kehadiran negara diperlukan karena memiliki kebijakan dan teknologi untuk meredam upaya peretasan tersebut.

"Negara, pemerintah dan penguasa harus bertanggung jawab untuk mengendalikan dan menghentikan seluruh tindak peretasan itu karena merekalah yang mempunyai kebijakan, infrastrukur, dan pengetahuan untuk menangani kejahatan ini," kata Bambang pada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Novel dan Pegawai KPK Lain Diretas, Pukat UGM: Polanya Khas, Target Spesifik, Tujuannya Tebar Teror

Menurut Bambang, peretasan biasa terjadi pada pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran terkait isu-isu tertentu.

Ia mencontohkan, dengan peretasan akun Twitter, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riyono pada medio 2020.

"Agustus 2020, akun resmi media sosial Pandu Riyono diretas, diambil alih, dan membagikan posting-an yang tidak biasa. Pada postingan itu, ada foto dan tulisan yang tak lazim disampaikan juru wabah di akun sosial medianya itu," ucap Bambang.

Oleh karena itu, saat ini, kata dia, tak mengherankan jika peretas mengincar beberapa aktivis antikorupsi dan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Sujanarko.

"Itu sebabnya tidak mengherankan bila aktivis antikorupsi, insan, dan pegawai KPK seperti Novel dan Sujanarko, yang tengah memperjuangkan hak-haknya yang diduga tengah dikorupsi menjadi target dan sasaran peretasan," papar dia.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Alami Peretasan, DPR Diminta Turun Tangan

Bambang juga mengatakan, jika peretasan ini terus dibiarkan maka akan semakin menguatkan pandangan publik bahwa ada kepentingan kekuasaan yang menjadi dalang tindakan tersebut.

"Bila peretasan ini dibiarkan dan terjadi sangat masif, maka sinyalemen bahwa ada kepentingan kekuasaan yang 'bermain' dibalik semua peretasan ini menjadi justified dan tak terbantahkan," ucap Bambang.

Peretasan semakin marak akhir-akhir ini setelah polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ada di tubuh KPK.

Sejumlah peretasan terjadi pada staf Indonesia Corruption Watch saat dan pasca-mengadakan konferensi pers yang dihadiri 8 mantan pemimpin KPK, Senin (17/5/2021) lalu.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom itu, para peretas menggunakan sejumlah pola untuk mengganggu jalannya acara.

Selain menggunakan nama staf ICW untuk masuk dalam zoom, peretas juga menampilkan video dan foto porno saat konferensi pers berlangsung.

Peretas juga mencoba untuk masuk dalam sistem email, hingga sosial media para staf ICW.

Baca juga: Akun Telegram dan Whatsapp Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Diretas

Terbaru, penyidik senior KPK dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko dan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyalami peretasan, Kamis (20/5/2021) malam.

Akun Telegram ketiganya diambil alih oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Dihubungi Kompas.com, Febri menceritakan bahwa akun Telegram dan Whatsapp miliknya diretas setelah ia dan Sujanarko hadir sebagai narasumber dalam diskusi virtual bertajuk Halal Bihalal Kebangsaan yang ditayangkan di YouTube Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Topik diskusi virtual itu disebut Febri terkait dengan polemik TWK yang terjadi di KPK beberapa pekan belakangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com