Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

23 Tahun Reformasi, Zulkifli Hasan: PR Bangsa Kita Masih Banyak

Kompas.com - 21/05/2021, 18:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai masih banyak pekerjaan rumah yang dimiliki bangsa Indonesia setelah 23 tahun reformasi.

Hal itu disampaikan Zulkifli saat bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di kantor DPP PAN, Jumat (21/5/2021), tepat dengan momen peringatan 23 tahun reformasi.

"PR bangsa kita dalam 23 tahun reformasi ini masih banyak. Semua pihak harus bahu membahu bergotong royong. Tidak penting di dalam atau di luar pemerintah," kata Zulkifli dikutip dari Tribunnews.com, Jumat.

Baca juga: Bertemu Presiden PKS, Zulkifli Hasan Singgung soal Disharmoni Demokrasi

Pekerjaan rumah yang dimaksud Zulkifli antara lain rakyat yang belum sejahtera, pendidikan dan kebudayaan yang masih harus diperjuangkan, impor pangan dan perdagangan, serta potensi keterbelahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli pun berpesan kepada PKS untuk terus memperjuangkan amanat reformasi.

Ia mengatakan, tugas partai politik dan kader-kadernya adalah memperjuangkan cita-cita reformasi.

"Partai-partai harus bekerja keras untuk itu, bukan hanya tentang kekuasaan. PAN Insya Allah berdiri di depan," kata Zulkifli.

Baca juga: Saat Soeharto Tawarkan Diri Pimpin Indonesia Menuju Reformasi

Sementara itu, Sekretaris Jendera PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara kedua partai serta perkenalan pengurus PKS yang baru.

Namun, ia tidak menampik pertemuan juga membahas berbagai isu lain seperti masalah ekonomi, penanganan pandemi, serta konflik di Palestina.

"Kita juga berdiskusi tentang situasi di Palestina, sesuai amanat konstitusi, Indonesia perlu terus membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. PAN dan PKS satu suara soal itu," kata Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com