Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Kompas.com - 17/05/2021, 15:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 172,35 triliun.

Angka tersebut sama dengan 24 persen dari pagu anggaran yang berada di angka Rp 699,43 triliun.

"Dana pemulihan ekonomi nasional sudah direalisasikan per 11 Mei Rp 172,35 triliun atau 24 persen dari pagu," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Hingga Akhir April, Realisasi PEN Baru 22,3 Persen dari Pagu Rp 669,43 Triliun

Dengan besaran angka ini, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional naik Rp 49,01 trilun dari realisasi kuartal I/2021 yakni Rp 123,26 triliun.

Kenaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional diperoleh dari penambahan realisasi anggaran pada sejumlah sektor, di antaranya sektor kesehatan yang terealisasi Rp 24,90 triliun atau 14,2 persen dari pagu Rp 175,22 triliun.

Kemudian, realisasi dana perlindungan sosial Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. Program prioritas terealisasi Rp 21,8 triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun.

Sementara itu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 42,03 triliun atau 21 persen dari pagu Rp 193,53 triliun.

"Dan (realisasi) insentif usaha sebesar 47 persen (Rp 26,83 triliun dari pagu Rp 56,72 triliun)," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga: Anggaran Kesehatan KPC PEN 2021 Naik 300 Persen

Adapun realisasi dana perlindungan sosial terbagi menjadi sejumlah program.

Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, pada 11 Mei 2021 telah direalisasi Rp 13,83 triliun atau 48,19 persen dari pagu Rp 28,71 triliun.

Kemudian, program Kartu Sembako mencapai Rp 17,24 triliun atau 38,20 persen dari pagu Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, realisasi program Bantuan Sosial Tunal (BST) mencapai Rp 11,18 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp 12 triliun, dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa realisasinya mencapai Rp 2,51 triliun atau 17,41 persen dari pagu Rp 14,4 triliun.

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada sejumlah sektor telah menunjukkan angka positif seperti sektor pertanian, pengadaan listrik, air, informasi dan komunikasi, keuangan, hingga kesehatan.

Baca juga: Ketua KPC-PEN: Indonesia Sudah Pesan 155 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Secara regional, beberapa daerah masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun, terdapat 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

"10 daerah yang sudah tumbuh positif adalah Riau 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tenfag 6,26 persen, Jogja 6,14 persen, Sulawesi Utara 1,87 persen, Sulawesi Tenggara 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com