Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Angka tersebut sama dengan 24 persen dari pagu anggaran yang berada di angka Rp 699,43 triliun.

"Dana pemulihan ekonomi nasional sudah direalisasikan per 11 Mei Rp 172,35 triliun atau 24 persen dari pagu," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Dengan besaran angka ini, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional naik Rp 49,01 trilun dari realisasi kuartal I/2021 yakni Rp 123,26 triliun.

Kenaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional diperoleh dari penambahan realisasi anggaran pada sejumlah sektor, di antaranya sektor kesehatan yang terealisasi Rp 24,90 triliun atau 14,2 persen dari pagu Rp 175,22 triliun.

Kemudian, realisasi dana perlindungan sosial Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. Program prioritas terealisasi Rp 21,8 triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun.

Sementara itu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 42,03 triliun atau 21 persen dari pagu Rp 193,53 triliun.

"Dan (realisasi) insentif usaha sebesar 47 persen (Rp 26,83 triliun dari pagu Rp 56,72 triliun)," kata Airlangga.

Adapun realisasi dana perlindungan sosial terbagi menjadi sejumlah program.

Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, pada 11 Mei 2021 telah direalisasi Rp 13,83 triliun atau 48,19 persen dari pagu Rp 28,71 triliun.

Kemudian, program Kartu Sembako mencapai Rp 17,24 triliun atau 38,20 persen dari pagu Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, realisasi program Bantuan Sosial Tunal (BST) mencapai Rp 11,18 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp 12 triliun, dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa realisasinya mencapai Rp 2,51 triliun atau 17,41 persen dari pagu Rp 14,4 triliun.

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada sejumlah sektor telah menunjukkan angka positif seperti sektor pertanian, pengadaan listrik, air, informasi dan komunikasi, keuangan, hingga kesehatan.

Secara regional, beberapa daerah masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun, terdapat 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

"10 daerah yang sudah tumbuh positif adalah Riau 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tenfag 6,26 persen, Jogja 6,14 persen, Sulawesi Utara 1,87 persen, Sulawesi Tenggara 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen," kata Airlangga.