Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Kompas.com - 15/05/2021, 19:10 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, sebesar 1,5 juta orang memaksa mudik di masa pelarangan mudik Lebaran 2021.

Adapun, sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan sebesar tujuh persen atau 17 juta penduduk Indonesia yang memaksa mudik di masa pelarangan.

"Namun dengan Operasi Ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," kata Airlangga dalam diskusi yang disiarkan di YouTube resmi BNPB, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Oleh karena itu, kata Airlangga, pemerintah akan mempergunakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro sebagai salah satu bentuk antisipasi melonjaknya kasus Covid-19.

Pemerintah juga melakukan monitoring dan menyediakan tempat isolasi jika saat diperiksa ada masyarakat yang positif Covid-19.

Airlangga juga mengklaim bahwa saat ini total kasus Covid-19, Indonesia mengalami perbaikan yakni terakhir berada pada angka 2.633 kasus.

Namun, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Jumat (14/5/2021) spesimen yang diperiksa pemerintah hanya 18.540 spesimen dari 15.945 orang.

Adapun satu orang bisa diperiksa spesimennya lebih dari satu kali.

"Kasus aktif 5,4 persen kesembuhan 91,8 (persen) dan meninggal 2,8 (persen)," ujar dia.

Baca juga: UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sementara jika dilihat secara nasional bed occupancy ratio (BOR) sampai 13 Mei mencapai 29 persen.

Namun, ada beberapa provinsi di Sumatera yang memiliki BOR cukup tinggi yaitu BOR di Riau 60 persen Sumatera Utara 57 persen, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat sebesar 45 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com