Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kompas.com - 10/05/2021, 21:38 WIB
Tersangka Maria Pauline Lumowa dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTersangka Maria Pauline Lumowa dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pauliene Maria Lumowa dituntut 20 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Pengendali PT Sagared Team dan Gramarindo Group ini dinilai terbukti melakukan korupsi pencairan L/C (letter of credit atau surat utang) memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 dan tindak pidana pencucian uang.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Pauline Maria Lumowa alias Erry alias Maria Pauliene Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer dan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 20 tahun tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Agung Sumidi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Maria Pauliene diketahui buron sejak 2003 dan baru ditangkap oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia pada 9 Juli 2020 lalu.

Baca juga: Kasus Pembobolan Bank BNI, Ini Rincian Pihak-pihak yang Diperkaya Maria Lumowa Menurut JPU

JPU juga menuntut agar Maria membayar uang pengganti Rp 185,822 miliar yang bila tidak sanggup membayarnya harus menjalani 10 tahun penjara.

"Agar terdakwa membayar uang pengganti 185,822 miliar (Rp) jika tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan hukum tetap maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang. Dalam hal terpidana tidak punya harta maka diganti pidana 10 tahun," tutur jaksa Sumidi menambahkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam perkara ini Maria dituntut dengan dua dakwaan yaitu dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 atau jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan kedua adalah pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, hal meringankan terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan aset perusahaan sudah dilakukan penyitaan dalam perkara Adriwan Woworuntu," ungkap jaksa.

Baca juga: Polri: Maria Lumowa Kendalikan Gramarindo Group yang Menaungi 8 Perusahaan

Dalam dakwaan pertama, Maria terbukti menggunakan perusahaan lain untuk mencairkan L/C dalam mata uang dolar AS dan euro dengan dokumen fiktif dalam beberapa tahap dan seluruhnya disetujui.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X