Kompas.com - 10/05/2021, 08:02 WIB
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat KOMPAS.COM/USMAN HADIBupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat menyatakan bahwa dirinya merupakan kader PDI-Perjuangan.

Hal itu ia katakan dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk, Jawa Timur.

Diberitakan pada Senin (10/5/2021) pagi, Novi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi lelang jabatan.

"Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI-Perjuangan," kata Novi dalam tayangan MaduTV Network Jawa Timur, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

"Saya bukan kader partai lain," ucap dia.

Bahkan, dalam kesempatan tersebut, ia tegas menyampaikan bahwa dirinya siap membangun Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama dengan melibatkan rekan Struktural PDI-P.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya nyatakan dalam konferensi tadi bahwa saya adalah PDI-Perjuangan" tegas Novi.

"Jiwa raga saya PDI-Perjuangan, dan saya kader partai yang akan membangun nganjuk bersama teman-teman PDI lainnya," ucap dia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.

Adapun KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat hingga saat ini, Senin (10/5/2021).

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.