Kompas.com - 07/05/2021, 08:20 WIB
Koordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

DOK. covid19.go.idKoordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, tempat wisata yang hendak buka saat Lebaran wajib menerapkan protokol kesehatan.

Protokol yang dimaksud mulai dari pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional, hingga mencegah terjadinya kerumunan.

"Tempat wisata yang buka saat hari raya Idul Fitri diwajibkan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Memberlakukan pembatasan jam operasional, serta membatasi jumlah pengunjung sehingga dapat mencegah terjadinya kerumunan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Menurut Wiku, selama Lebaran Satgas Penanganan Covid-19 di daerah akan melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat wisata. Hal ini untuk memastikan diterapkannya protokol kesehatan.

"Satgas di daerah juga akan mengawasi dan akan mengambil tindakan yang tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata tetap diperbolehkan selama masa larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021.

Namun demikian, masyarakat hanya boleh berwisata di kabupaten/kota asal domisili, atau dalam satu kawasan aglomerasi.

"Kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan di kabupaten/kota asal domisili, atau dalam satu kawasan aglomerasinya masing-masing," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Wiku memastikan, perjalanan lintas batas daerah selama larangan mudik Lebaran tak dibolehkan, kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik, atau yang memiliki keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

Oleh karena itu, berwisata di luar wilayah domisili atau kawasan aglomerasi pun tak diizinkan.

Baca juga: Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”

Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”

Nasional
Menkes Sebut Varian Corona dari India Mendominasi di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan

Menkes Sebut Varian Corona dari India Mendominasi di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan

Nasional
Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Nasional
12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

Nasional
Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Nasional
Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X