Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenggelamnya KRI Nanggala-402 Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Kompas.com - 07/05/2021, 07:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 dianggap menjadi momentum untuk mengevaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, insiden tersebut juga menjadi acuan untuk menyiapkan langkah-langkah memodernisasi kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut.

"Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang kondisi alutsita TNI khusunya kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melanjutkan modernisasi kapal selam," kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (6/5/2021).

Selain Hadi, hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Lakasmana Yudo Margono dalam rapat yang membahas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala, kondisi terkini alutsista TNI AL, serta rencana modernisasi alutsista TNI AL itu.

Hadi menuturkan, tenggelamnya KRI Nanggala merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia karena 53 prajurit terbaik TNI gugur dalam peristiwa itu.

Baca juga: Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

"Kita tidak hanya kehilangan alutsista strategis tetapi juga kehilangan 53 prajurit terbaik yang telah gugur dan selamanya tidak akan pernah kembali kepada keluarga mereka," ujar Hadi.

Ia mengatakan, peristiwa tersebut juga menjadi pelajaran berharaga bahwa tugas seorang prajurit TNI mengandung risiko yang sangat tinggi.

"Di samping untuk menghadapi musuh, juga harus menghadapi kondisi alam yang bukan menjadi ruang hidupnya, sebagaimana dialami para awak kapal selam," kata Hadi.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, insiden tenggelamnya KRI Nanggala harus menjadi bahan introspeksi terkait sistem perahanan yang andal.

"Insiden KRI Nanggala 402 ini dapat menjadi intropeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas," kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR.

Ia mengatakan, isu tersebut merupakan salah satu permasalahan yang mesti menjadi perhatian oleh alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Baca juga: KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Masih layak

Dalam paparannya di hadapan Komisi I DPR, Yudo menyatakan, KRI Nanggala masih layak pakai sebelum karam saat hendak mengikuti latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali.

Yudo menuturkan, kapal buatan Jerman itu juga telah mengikuti latihan Gladi Tugas Tempur Pangkalan (Glagaspur) tingkat 1 dan 2 pada Juli-Agustus 2020 lalu yang menjadi syarat bagi kapal untuk melanjutkan latihan di tingkat berikutnya.

"Sehingga dri sisi kesiapan latihan, KRI Nanggala masih layak untuk melaksanakan latihan karena sudah diuji, sudah ditugas tempur tingkat 1 maupun tingkat 2," kata Yudo.

Yudo mengungkapkan, KRI Nanggala pun telah terbiasa melaksanakan latihan perang dengan menembakkan torpedo SUT.

Ia menjelaskan, sejak pertama kali beroperasi, KRI Nanggala sudah melaksanakan 17 kali latihan penembakan torpedo SUT, baik dengan kepala latihan maupun kepala perang.

"Dan dua kali melaksanakan penembakan kepala perang mengenai sasaran dan sasaran tenggelam," ujar Yudo.

Baca juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Yudo menambahkan, setelah menjalani perawatan overhaul di Korea Selatan pada 2012, KRI nanggala selalu mengikuti proses pemeliharaan tingkat menengah setiap tahunnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com