Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Kompas.com - 06/05/2021, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa mobilitas masyarakat pada hari pertama larangan mudik, 6 Mei 2021, cenderung menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Ia mengatakan, masyarakat banyak yang memaksakan diri pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku 6-17 Mei.

"Masuk ke periode 6 sampai dengan tanggal 17 ini (mobilitas masyarakat) terlihat menurun pantauan kami melihat dari orang-orang yang memaksakan mudik sebenarnya. Jadi mereka sudah memaksakan mudik sebelum tanggal 6," kata Wiku dalam diskusi daring, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Wiku mengatakan, sebelum larangan mudik berlaku pun pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan pengetatan perjalanan, terhitung sejak 22 April hingga 5 Mei 2021.

Selama masa pengetatan, pelaku perjalanan wajib memiliki hasil negatif tes Covid-19 baik RT-PCR, rapid test antigen, maupun GeNose C19 yang berlaku 1×24 jam.

"Tapi rupanya dengan pengetatan itu kita lihat secara nasional, beberapa tempat tertentu ternyata terjadi juga orang-orang yang sesuai dengan persyaratan dan prinsipnya mudik," ujar Wiku.

Wiku menyebut, adanya mobilitas penduduk tersebut bakal menjadi beban bagi pemerintah daerah. Apalagi, tidak semua wilayah memiliki kesiapan yang sama dalam mengantisipasi lonjakan masyarakat.

Baca juga: Tol Cikampek Padat Imbas Penyekatan Larangan Mudik, Ini Penjelasan Polisi

Ia mengatakan, sejatinya kebijakan larangan mudik diambil pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai data dan masukan.

Berdasar pengalaman penanganan pandemi selama satu tahun ke belakang, masa libur panjang selalu meningkatkan mobilitas masyarakat. Sementara, peningkatan mobilitas berdampak pada lonjakan kasus virus corona.

Dalam momen Lebaran, lanjut Wiku, silaturahmi secara fisik umumnya tak bisa dihindarkan, baik itu berupa salaman atau pelukan.

Padahal, kontak dekat sangat rawan menularkan virus dari satu individu ke individu lainnya.

"Maka dari itu sebenarnya yang paling utama dilarang apa sih? Silaturahmi secara fisik, karena silaturahmi secara fisik itu memberikan kesempatan virus untuk menyebar," kata Wiku.

Baca juga: Nekat Mudik dari Jakarta, Uju Diminta Putar Balik karena Surat Bebas Covid-19 Kadaluarsa, Ini Ceritanya

Oleh karenanya, Wiku kembali mengajak masyarakat untuk tidak mudik di Lebaran tahun ini.

Ia menyebut, silaturahmi pada keluarga dan sanak saudara dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi.

"Sampaikan ke teman, kerabat, jangan mudik, jangan melakukan silaturahmi fisik. Mari kita sama-sama melawan, semuanya harus bersama-sama memerangi Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com