Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Kompas.com - 06/05/2021, 12:46 WIB
Sejumlah kendaraan roda empat dihentikan petugas gabungan di pos penyekatan Bundaran Waru, perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/5/2021). KOMPAS.COM/GHINAN SALMANSejumlah kendaraan roda empat dihentikan petugas gabungan di pos penyekatan Bundaran Waru, perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/5/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyarini meminta Pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk setelah Hari Raya Idul Fitri, yakni melonjaknya kasus Covid-19.

Netty mengatakan, hal itu mesti dipersiapkan karena masyarakat terkesan dapat menyiasati kebijakan larangan mudik pada Lebaran tahun ini.

"Ada beberapa sikap para pejabat publik yang membuat kebijakan ini diakali dan disiasati, saya ingin pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca Hari Raya Idul Fitri ini," kata Netty dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Netty mengatakan, kewaspadaan juga mesti ditingkatkan menyusul adanya tiga varian baru virus corona yang sudah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia.

Politikus PKS itu mengingatkan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di India dalam beberapa waktu terakhir.

"Tentu hal ini tidak dapat dipandang remeh dan dipandang sebelah mata karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi yang sering disebut sebagai tsunami pandemi di India," ujar dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara khusus, Netty juga meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem layanan kesehatan dengan menjamin hak-hak tenaga kesehatan.

"Perlindungan dan insentif tenaga kesehatan harus diberikan karena meraka adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," kata Netty.

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Larangan Mudik Lebaran 

Masih terkait mudik,, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi meminta aparat untuk bertindak tegas guna menghindari melonjaknya kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.

Hal itu ia sampaikan berkaca dari terbongkarnya sejumlah kasus yang mempermainkan aturan karantina kesehatan.

"Harus ada pengawasan yang baik, ada tindakan yang tegas, jangan sampai ada aparat di lapangan yang menyalahgunakan amanah ini, jangan terjadi 'hengky pengky' di dalam pengawasan larangan mudik," kata politikus Partai Demokrat itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X