Kompas.com - 06/05/2021, 12:51 WIB
Jajaran Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Tim Gabungan Lainnya Saat Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Pribadi yang Akan Melintasi Jembatan Suramadu dan Masuk Ke Madura, Kamis (6/5/2021). KOMPAS.COM/MUCHLISJajaran Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Tim Gabungan Lainnya Saat Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Pribadi yang Akan Melintasi Jembatan Suramadu dan Masuk Ke Madura, Kamis (6/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, pergerakan moda transportasi udara, laut dan kereta api mengalami peningkatan selama 3 hari terakhir, sebelum masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 diberlakukan.

Menurut Adita, jumlah pergerakan transportasi dalam 3 hari terakhir meningkat tapi tidak signifikan.

"Peningkatan di 3 hari terakhir di masa pengetatan, itu sebenarnya tidak setinggi yang kami prediksi, jadi angka di atas 10-15 persen," kata Adita dalam diskusi secara virtual di kanal YouTube BNPB, Kamis (6/5/2021).

"Sementara kendaraan yang keluar secara akumulatif juga sesuai prediksi. Itu angkanya 150.000 itu laporan juga dari jasa marga yang melewati tol," sambungnya.

Baca juga: Nekat Mudik dari Jakarta, Uju Diminta Putar Balik karena Surat Bebas Covid-19 Kadaluarsa, Ini Ceritanya

Adita mengatakan, pergerakan moda transportasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tetap mudik Lebaran, meski sudah diberikan sosialisasi dan edukasi tentang dampak mudik tersebut.

Oleh karenanya, ia berpesan, bagi kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk ke bepergian untuk memperketat protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatannya," ujarnya.

Di samping itu, Adita mengatakan, tantangan dalam pengawasan moda transportasi selama masa larangan mudik adalah kendaraan pribadi dan adanya travel gelap.

Baca juga: Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Ia mengatakan, kendaraan pribadi cukup sulit diindentifikasi terkait apakah penumpang di dalam kendaraan tersebut termasuk kelompok yang diperbolehkan bepergian atau tidak.

"Ini peran dari kepolisian melakukan pemeriksaan di titik penyekatan, apabila ditemukan ada penumpang yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk itu, yang dilakukan adalah diputarbalikkan, diminta pulang lagi," ucapnya.

Lebih lanjut, Adita meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan layanan travel gelap, karena setiap titik penyekatan telah dikawal ketat pihak kepolisian sehingga dapat merugikan penumpang.

"Karena dampaknya kepada kita sendiri, itu akan berat, kita kan repot apalagi ketika tertangkap dan ditahan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Varian Corona dari India Mendominasi di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan

Menkes Sebut Varian Corona dari India Mendominasi di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan

Nasional
Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Nasional
12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

Nasional
Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Nasional
Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X