Degradasi Pemberantasan Korupsi, 51 Profesor Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 51 profesor yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat terbuka untuk Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (30/4/2021).

Adapun surat terbuka itu berisi permohonan agar MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi.

Perwakilan koalisi Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia, Emil Salim mengatakan, nasib pemberantasan korupsi di Indonesia sedang berada di ujung tanduk.

Baca juga: 51 Guru Besar Minta MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU KPK

Hal itu, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ini, dapat kita lihat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 lalu.

"Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi. Jika ditarik sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri badan antikorupsi yang selama ini kita andalkan," ujar Emil melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Emil menyebut, alih-alih memperkuat, eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Situasi ini, menurut dia, sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Baca juga: Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Ia menyebutkan, substansi UU Nomor 19 Tahun 2019, secara terang benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas maupun integritasnya.

"Kita dapat membentang masalah krusial dalam UU, mulai dari hilangnya independensi, pembentukan dan fungsi berlebih Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada alih status kepegawaian KPK ke ASN," ucap Emil.

Emil mengatakan, akibat perubahan politik hukum pemerintah dan DPR itu, terdapat persoalan serius yang berimplikasi langung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dua perkara di antaranya, yakni kegagalan KPK dalam memperoleh barang bukti saat melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan dan penerbitan SP3 untuk perkara mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, KPK juga dinilai mengalami degradasi etik yang cukup serius.

Baca juga: Fakta-fakta Penyidik KPK Stepanus Robin, Potensi Istimewa yang Terjerat Suap

Pelanggaran kode etik, pencurian barang bukti, dan praktek penerimaan gratifikasi serta suap untuk menghentikan perkara korupsi yang ditangani KPK telah merusak reputasi KPK.