Teken MoU, Kemenkop UKM Pakai Data KPU untuk Salurkan Bantuan

Kompas.com - 29/04/2021, 21:12 WIB
Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menunjukan dokumen nota kesepahaman tentang dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) usai penandatanganan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan data pemilih berusia paling rendah 18 tahun sebagai salah satu dasar verifikasi pendataan sasaran pelaksaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam rangka meningkatkan jumlah penerima BPUM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj. Aprillio AkbarKetua KPU Ilham Saputra (kanan) bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menunjukan dokumen nota kesepahaman tentang dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) usai penandatanganan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan data pemilih berusia paling rendah 18 tahun sebagai salah satu dasar verifikasi pendataan sasaran pelaksaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam rangka meningkatkan jumlah penerima BPUM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangai nota kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun MoU ini terkait pemanfaatan data pemilih pada pemilu untuk pendataan sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

"Supaya tepat sasaran (bantuannya) kami dengar KPU punya data yang sangat bagus," kata Teten di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kemenkop UKM Kembangkan Pendampingan Terintegrasi UMKM

Teten mengatakan, pihaknya memiliki program hibah yang akan disalurkan berdasarkan nama dan alamat masyarakat. Namun sampai saat ini Kemenkop dan UKM belum memiliki data yang terintegrasi.

Oleh karena itu, lanjut Teten, pihaknya bekerja sama dengan KPU untuk bisa mendapatkan data real masyarakat berdasarkan nama dan alamat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Ilham Saputra menyambut baik penandatanganan MoU antara KPU dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, ini kali ketiga data KPU diminta oleh kementerian atau intansi lain untuk membantu program tertentu.

Baca juga: Wamenkes Sebut Data KPU dan Dukcapil Bakal Dipakai untuk Registrasi Penerima Vaksin

"Yang paling baru adalah kita membantu kementerian kesehatan untuk melakukan vaksinasi nasional," kata Ilham.

Ilham pun menegaskan, pihaknya selalu membuka diri jika ada instansi atau organisasi lain yang membutuhkan data pemilih dari KPU untuk membantu program pemerintahan.

"Kami terbuka bagi kementerian manapun instituai mana pun untuk kepentingan memintakan data kepada kami untuk digunakan untuk program lainnya," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X