Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teken MoU, Kemenkop UKM Pakai Data KPU untuk Salurkan Bantuan

Kompas.com - 29/04/2021, 21:12 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangai nota kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun MoU ini terkait pemanfaatan data pemilih pada pemilu untuk pendataan sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

"Supaya tepat sasaran (bantuannya) kami dengar KPU punya data yang sangat bagus," kata Teten di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kemenkop UKM Kembangkan Pendampingan Terintegrasi UMKM

Teten mengatakan, pihaknya memiliki program hibah yang akan disalurkan berdasarkan nama dan alamat masyarakat. Namun sampai saat ini Kemenkop dan UKM belum memiliki data yang terintegrasi.

Oleh karena itu, lanjut Teten, pihaknya bekerja sama dengan KPU untuk bisa mendapatkan data real masyarakat berdasarkan nama dan alamat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Ilham Saputra menyambut baik penandatanganan MoU antara KPU dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut dia, ini kali ketiga data KPU diminta oleh kementerian atau intansi lain untuk membantu program tertentu.

Baca juga: Wamenkes Sebut Data KPU dan Dukcapil Bakal Dipakai untuk Registrasi Penerima Vaksin

"Yang paling baru adalah kita membantu kementerian kesehatan untuk melakukan vaksinasi nasional," kata Ilham.

Ilham pun menegaskan, pihaknya selalu membuka diri jika ada instansi atau organisasi lain yang membutuhkan data pemilih dari KPU untuk membantu program pemerintahan.

"Kami terbuka bagi kementerian manapun instituai mana pun untuk kepentingan memintakan data kepada kami untuk digunakan untuk program lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com