Kompas.com - 27/04/2021, 16:20 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, seorang pejabat dan politisi sebaiknya tidak bercita-cita menjadi menteri.

Sebab, jabatan menteri itu merupakan hak prerogatif seorang presiden, baik berdasarkan persetujuan maupun rekomendasi partai politik.

“Jadi Wali Kota bisa dikejar, jadi Gubernur bisa dikejar, tapi jadi menteri itu adalah hak prerogratif diskresi dari Presiden. Enggak boleh jadi cita-cita menurut saya,” sebut Bima dalam program acara Aiman Kompas TV, Senin (26/4/2021).

“Kalau (untuk menjadi) Wali Kota kita bisa campaign, bisa siapkan dana untuk mencari dukungan masyarakat, menawarkan program. Tapi kalau menteri itu kan dipilih oleh presiden. Kalau kita mau tapi presiden enggak mau gimana? Kalau presiden mau tapi partai enggak merekomendasikan gimana? Jadi belum tentu kan,” papar dia.

Bima pun menampik isu yang beredar tentang dirinya yang mungkin akan menjadi salah satu nama yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri.

Ia menyebut ingin fokus untuk memenuhi janjinya sebagai Wali Kota Bogor.

Baca juga: Tak Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi, Bima Arya Ungkap 2 Topik Pembicaraan

“Warga Bogor saat ini hanya berharap satu, saya menuntaskan janji saya,”

“Apa yang belum terealisasi?” tanya Aiman.

“Angkot berkurang, kemudian pasar menjadi lebih rapi dan bersih terutama di pusat kota. Itu yang sekarang ditunggu warga Bogor. Jadi saya kira concern saya balik lagi yang penting saya ingin husnul khatimah (akhir yang baik) di kota Bogor,” ungkap Bima.

Sebagai informasi nama Bima Arya disebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Nama Bima Arya santer terdengar karena saat ini parpol tempatnya bernaung, Partai Amanat Nasional (PAN), telah menentukan sikap mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Sosok Bima Arya dinilai menjadi tokoh yang potensial dipilih menjadi menteri, karena pada Pemilihan Presiden 2019 lalu, meski berbeda sikap politik dengan PAN kala itu, sebagai kader, dan Wali Kota Bogor, Bima secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.