Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I: Selama 10 Tahun Terakhir, Konflik di Papua Bukan Semakin Membaik

Kompas.com - 26/04/2021, 22:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan kehadiran negara di Papua, menyusul maraknya konflik yang terus memakan korban.

Sukamta menyebut, konflik di Papua telah menimbulkan ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerugian materil hingga triliunan Rupiah.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Sukamta menilai otonomi khusus di Papua belum membuahkan hasil karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal puluhan triliun anggaran sudah disalurkan.

“Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ujar dia.

Baca juga: Pengakuan Anggota KKB yang Menyerahkan Diri: Dikucilkan dan Tak Dapat Kehidupan yang Layak

Anggota Komisi I DPR itu pun menyampaikan dua rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Pertama, kata Sukamta, pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujar dia.

Kedua, ia mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran karena pendekatan pemerintah dalam konflik Papua selama ini dinilai belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," kata Sukamta.

Sukamta menilai, pendekatan pemerintah yang paling menonjol selama ini adalah pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang ia nilai tidak tepat sasaran dan tak berdampak signifikan.

Baca juga: Menyerahkan Diri ke Polisi, 5 Anggota KKB Cium Bendera Merah Putih

Ia menekankan, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan melibatkan warga Papua juga tidak kalah penting.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” kata dia.

Seperti diketahui, konflik di Papua diwarnai oleh aksi kekerasan KKB dengan korban masyarakat sipil maupun personel TNI dan Polri.

Terbaru, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigjen (TNI) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB pada Minggu (25/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com