Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Covid-19 di India Melonjak karena Warga Abai Protokol Kesehatan Saat Ritual Keagamaan

Kompas.com - 26/04/2021, 14:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut bahwa lonjakan kasus virus corona di India terjadi karena warga tak patuh protokol kesehatan saat menggelar ritual keagamaan.

Berkaca dari hal tersebut, ia mengingatkan masyarakat Indonesia terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Kecenderungan yang terjadi di India adalah karena mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan ritual keagamaan," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

"Kita harapkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Kemenhub Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Travel Gelap untuk Mudik

Doni mengingatkan bahwa peningkatan Covid-19 di Indonesia bisa terjadi apabila masyarakat tidak patuh kepada protokol kesehatan.

Oleh karenanya, pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan, seperti melarang mudik Lebaran tahun ini.

Belajar dari pengalaman, libur panjang akan meningkatkan mobilitas penduduk di seluruh daerah. Selanjutnya, peningkatan mobilitas berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 dan angka kematian pasien serta tenaga kesehatan.

Doni pun meminta masyarakat mematuhi aturan soal larangan mudik Lebaran.

"Sekali lagi momentum Ramadhan, momentum kegiatan Idul Fitri harus kita sadari, tahun ini pun mohon tidak mudik dulu, harus bersabar, harus bisa menahan diri. Ini semuanya untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Meski pemerintah telah menyatakan pelarangan, Doni mengungkap, sebanyak 7 persen warga masih berencana mudik pada Lebaran tahun ini.

Namun demikian, angka ini telah mengalami penurunan. Sebelum pemerintah mengumumkan peniadaan mudik Lebaran, sebanyak 33 persen warga berencana mudik.

Baca juga: Soal Dispensasi Mudik untuk Santri, Satgas Covid-19: Belum Ada Pembahasan

Menurut Doni, tugas pemerintah bersama masyarakat saat ini ialah menurunkan persentase 7 persen warga yang masih berencana mudik.

"Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita," kata dia.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di India mengalami lonjakan yang sangat tajam beberapa waktu terakhir.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sejak pertengahan Februari hingga hari ini kasus positif harian di India melonjak 30 kali lipat menjadi lebih dari 30.000 kasus baru per hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com