Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan, Perdamaian Dikembalikan

Kompas.com - 24/04/2021, 18:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kekerasan yang terjadi di Myanmar harus dihentikan.

Hal itu menjadi salah satu poin penekanan yang dia sampaikan saat bertemu delapan pemimpin negara ASEAN dalam ASEAN Leaders Meeting yang digelar di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

"Di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung," ujar Jokowi dan keterangan pers virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

"Kekerasan harus dihentikan. Demokrasi dan stabilitas serta perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegasnya.

Baca juga: Pemimpin Militer Myanmar Min Aung Hlaing Tiba di Jakarta

Kedua, Jokowi menekankan pentingnya pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk memberikan dua komitmen.

Keduanya adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Sementara di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan dan agar proses dialog yang inklusif harus dimulai.

"Tahanan politik harus segera dilepaskan dan perlu dibentuk special envoy (utusan khusus) ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ungkap Jokowi.

Ketiga, dia meminta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tiga permintaan komitmen di atas agar krisis di Myanmar dapat diatasi.

Baca juga: Pemimpin Junta di KTT ASEAN, Rakyat Myanmar Gelar Ritual Pemakaman” di Yangon

"Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus (kesepakatan)," jelas Jokowi.

"Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sampaikan tadi," tambah kepala negara.

ASEAN Leaders Meeting yang digelar hari ini dihadiri sembilan orang pemimpin negara-negara di Asia Tenggara.

Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chính, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Kemudian, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com