Kompas.com - 22/04/2021, 21:08 WIB
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pesta demokrasi tahun 1999 rasa-rasanya tak akan pernah terlupakan oleh seorang perempuan yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini.

Bagaimana tidak, bagi Titi Anggraini, pesta demokrasi yang disebut sebagai pemilihan umum (pemilu) itu menjadi batu lompatan untuk menapaki karirnya hingga seperti saat ini.

Saat itu, Titi yang masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu  didapuk menjadi salah satu wakil mahasiswa di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pusat.

Kepada Kompas.com, wanita yang telah menggeluti dunia kontestasi politik selama lebih dari 20 tahun itu nampak bersemangat melanjutkan ceritanya untuk mengenang masa-masa awal mula terjun ke dunia Pemilu.

Pada 1999, perempuan kelahiran 12 Oktober 1979 itu berdampingan dengan beberapa tokoh akademik sekelas Todung Mulya Lubis, Mulyana W Kusumah, Miriam Budiardjo, Jalaluddin Rakhmat hingga Ramlan Surbakti di Panwaslu.

"Ini lompatan pengalaman luar biasa. Bayangkan, mahasiswi semester 4 bergaul dengan para anggota Panwaslu yang memiliki nama-nama besar semua. Ini bisa dikatakan lompatan pergaulan saya dari seorang mahasiswa biasa, kemudian bergaul dengan tokoh-tokoh bangsa," kata Titi, Jumat (16/4/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reaksi Titi itu tak berlebihan. Karena memang benar, sosok-sosok yang berdampingan dengannya menjadi pengawas pemilu saat itu, bukanlah kaleng-kaleng.

Kendati demikian, perempuan lulusan SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan bukan merupakan satu-satunya mahasiswa yang menjadi anggota Panwaslu kala itu.

Baca juga: Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Titi pun menyebut ada tiga kawan lain yang sama-sama mahasiswa Universitas Indonesia, turut bersamanya di Panwaslu.

"Jadi yang terpilih dari Universitas Indonesia itu ada empat mahasiswa dan dua dosen. Jadi ada enam perwakilan dari Universitas Indonesia yang kemudian diangkat menjadi anggota Panwaslu tingkat pusat untuk Pemilu 1999," jelasnya.

Menyukai tata kelola negara sejak SMA

Terpilihnya Titi menjadi salah satu mahasiswa yang turut andil dalam Panwaslu tak serta merta datang begitu saja.

Kesukaan Titi terhadap dunia politik, sejarah, dan tata kelola negara menjadi faktor penting terpilihnya ia sebagai anggota Panwaslu Pemilu 1999.

Diakuinya, kesukaan terhadap bidang-bidang tersebut bahkan sudah muncul sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Saya memang dari SMA senang sekali dengan sejarah, tata negara. Itu menjadi salah satu alat bantu saya dalam membangun kepercayaan diri," ujarnya.

Berawal dari kesukaannya terhadap mata pelajaran non eksakta itulah yang mengantar Titi jatuh cinta pada dunia hukum tata kelola negara.

Lulus SMA, ia pun melanjutkan kecintaannya itu dengan masuk Universitas Indonesia Fakultas Hukum pada tahun 1997.

Saat itu, disebutnya belum ada jurusan hukum tata negara, melainkan baru berupa program kekhususan.

"Alhamdulillah saya punya sedikit modal waktu itu karena saya jurusan hukum tata negara. Dulu belum jurusan namanya. Namanya program kekhususan hukum tata negara," kenangnya.

Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Mahasiswa berprestasi yang sempat jadi 'Nasakom'

Bagi generasi mahasiswa jadul alias jaman dulu, kata 'nasakom' atau nasib satu koma tentu selalu melekat dalam ingatan.

Julukan itu melekat bagi mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi (IP) semesternya yaitu satu koma (1,).

Meski merupakan mahasiswa berprestasi dan diperhitungkan, Titi rupanya pernah merasakan menjadi mahasiswa Nasakom.

Diakuinya, IP tersebut diperoleh ketika Titi aktif di Panwaslu Pemilu 1999. Terlalu lama mengurus Panwaslu pun diakuinya menjadi faktor 'ketertinggalan' di dunia perkuliahan yang menyebabkan IP semester Titi saat semester 5 hanya 1,73.

"Karena kelamaan ngurusin Panwaslu, saya itu termasuk sebelum di Panwaslu itu adalah mahasiswa yang baik. IP saya tidak pernah di bawah 3,5. Ketika di Panwaslu, kan mengawasi pemilu sangat aktif, saya mengalami Nasakom. IP saya itu 1,73," tuturnya.

"Selama satu semester bisa dikatakan saya jarang sekali hampir tidak pernah bisa masuk kuliah, kampus. Bahkan ikut ujian ala kadarnya karena tugas berkeliling Indonesia," sambung dia.

Meski memperoleh IP yang tentu tak diharapkan, Titi mengaku tak menyesal lantaran pembelajaran yang didapat di Panwaslu toh dapat mengantarnya sebagai pegiat demokrasi hingga kini.

Ia mengatakan, selama di Panwaslu, dirinya mendapat banyak pelajaran dan nilai demokrasi yang sesungguhnya dari para tokoh besar di sana.

Baca juga: Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

"Saya terlibat di Panwaslu tahun 1999 dan saya belajar, dibimbing betul-betul secara cepat ya. Dipaksa untuk mengimplementasikan ilmu saya di sana. Dan di situlah saya belajar soal nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya dari para tokoh bangsa dan dari proses pemilu bersejarah tahun 1999," kata Titi.

Lulus cum laude bekerja di LSM

Singkat cerita, perjuangan Titi untuk menuntaskan perkuliahannya setelah selesai di Panwaslu pun datang juga.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Nasional
Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Nasional
Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Nasional
718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X