Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Kompas.com - 22/04/2021, 16:51 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comGedung Komisi Pemberantasan Korupsi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan penyidik yang berintegritas dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan Khairul menanggapi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan salah satu penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial.

"Kejadian ini memperingatkan agar penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang-orang yang memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, moralitas, dan akhlak yang teruji," kata Khairul, Kamis (22/4/2021), dikutip dari Antara.

Politikus PAN tersebut mengecam keras kejadian pemerasan itu yang dinilainya mencoreng nama baik KPK dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi antirasuah itu.

"KPK diharapkan sebagai lembaga antirasuah yang sangat diharapkan publik dapat memberantas korupsi ternyata dikotori oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Baca juga: KPK Diminta Tunjukkan Sikap Zero Tolerance dalam Pelanggaran Kode Etik oleh Pegawainya

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khairul menilai, kasus pemerasan itu menunjukkan adanya kelemahan dan pengawasan sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.

Ia mengingatkan, jangan sampai kesalahan satu atau doa orang merusak nama baik KPK yang sudah berjuang memberantas korupsi selama ini.

"Saya berharap KPK harus membuka kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat dan menghukum oknum-oknum yang bersalah," kata Khairul.

Diberitakan sebelumnya, seorang penyidik KPK berinisial SR diduga meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial.

Penyidik itu diduga menjanjikan KPK akan menghentikan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjung Balai pada 2019 bila permintaan itu dipenuhi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X