Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Kompas.com - 21/04/2021, 13:23 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

"SAYA pejuang gender and I love it."

Brigadir Jenderal (Brigjen) Ida Oetari Poernamasasi mengucapkan kalimat itu tanpa cela. Tidak ada keraguan terdengar dari nada bicaranya.

Pengalamannya menangani isu perempuan memang tidak bisa dianggap enteng. Ia memulainya bertahun-tahun lalu, saat masih bertugas di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Timur.

Suatu hari, ia mendapat tugas memimpin pusat krisis perempuan dan anak bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pusat krisis itu dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak se-Jawa Timur.

Baca juga: Profil Brigjen Ida Oetari, Perwira Perempuan yang Ditunjuk Kapolri Jadi Wakapolda Kalteng

Ida ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian. Dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), ia membawahi sejumlah personel Polda Jawa Timur, petugas dinas kesehatan dan dinas sosial provinsi.

Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan, psikososial, hingga bantuan hukum kepada korban kekerasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Ida mendapat dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang perempuan dan anak.

Ia juga menjalin kerja sama dengan non-governmental organization (NGO) asing, seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

“Itu menjadi role model pelaksanaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” tutur Ida kepada Kompas.com, awal April 2021.

Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Ida mengelola pusat krisis kekerasan perempuan dan anak selama tiga tahun. Kemudian, ia bertugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Polda Jatim dan dimutasi ke Mabes Polri untuk mengurusi bidang yang sama.

Namun, ia masih kerap diminta untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Ia ikut dalam program pengarusutamaan gender, meski saat itu bertugas di bagian pengelolaan SDM.

“Walaupun saya ditempatkan di bagian SDM, saya masih mengurusi bagaimana gender mainstreaming di kepolisian,” ujarnya.

Pemberdayaan perempuan

Ida mengakui, persentase polisi wanita (polwan) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan polisi laki-laki.

Menurut data yang ia ketahui, jumlah polwan di institusi Polri saat ini hanya 5,6 persen atau sekitar 25 ribu dari 360 ribu anggota Polri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com