Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tetapi...

Kompas.com - 21/04/2021, 11:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak senang mengimpor beras.

Namun, ada hal-hal yang terkadang menyebabkan pemerintah harus menempuh langkah tersebut. Hal tersebut, misalnya, terjadi situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional.

"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras," kata Jokowi saat meninjau panen di Desa Wanasari, Indramayu, Rabu (21/4/2021).

"Tetapi, karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga, perlu tambahan untuk cadangan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

Bahkan, jika produksi beras dalam negeri bagus, hingga akhir tahun tak akan dilakukan impor.

"Sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah terus berupaya untuk membangun sistem pertanian yang baik.

Saat mengunjungi para petani di Indramayu, misalnya, Jokowi berjanji untuk mengirimkan traktor dan pompa lantaran petani mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja saat panen raya.

Baca juga: Swasembada Beras Vs Impor Beras

Melalui pemberian bantuan ini, Jokowi ingin produksi pertanian terus didorong.

"Kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita Indonesia tentu saja kita juga ingin swasembada," kata dia.

Sebelumnya, terjadi polemik impor beras pada Maret 2021. Namun, pada akhir Maret, Presiden menegaskan bahwa tak akan ada impor beras hingga Juni 2021.

Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

Jokowi memastikan bahwa hingga saat ini beras tersebut belum masuk ke Tanah Air.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com