KPK Harap Perempuan Jadi Agen Perubahan dan Roda Penggerak Pencegahan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar berharap perempuan menjadi agen-agen perubahan dan roda penggerak pencegahan korupsi.

Menurut dia, peran perempuan tidak dapat dilepaskan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Perempuan bisa mendukung pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri dan keluarga karena perempuan memiliki peran utama di keluarga, khususnya dalam hal pendidikan anak.

"Perempuan dapat menjadi agen-agen pencegahan korupsi agar terwujud Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi," ujar Lili di acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Gedung KPK, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Ia mengatakan, pencegahan korupsi sejak dini sangat penting dan berguna untuk menciptakan generasi mendatang yang juga diharapkan menjadi agen perubahan yang lebih baik.

Pada peringatan Hari Perempuan Sedunia lalu, kata dia, KPK menyampaikan bahwa perempuan memiliki andil besar dalam menentukan arah tujuan dan masa depan bangsa.

Sedangkan pada peringatan Hari Kartini kali ini, KPK pun menilai bahwa perempuan dapat menjadi roda penggerak pencegahan korupsi dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

"Perempuan ini bisa dimanfaatkan oleh KPK sebagai roda penggerak pencegahan korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga," kata Lili.

Baca juga: Menilik Pemikiran Kartini tentang Korupsi...

Dalam peringatan Hari Kartini, kata dia, maka yang ditekankan tidak hanya nilai-nilai emansipasi dan kesetaraan gender saja.

Pembangunan nilai nilai integritas yang anti korupsi dan ajaran tentang kebaikan juga harus digaungkan.

Lebih jauh Lili mengatakan, KPK meyakini tujuan gerakan anti korupsi tidak hanya sekedar mengubah perilaku dalam hidup masyarakat tetapi juga bagaimana bisa mengubah tatanan sosial yang bebas dari korupsi.

"Dalam hal ini tentu saja keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat bisa menjadi inti dari gerakan sosial pembatasan korupsi di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi