Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Kompas.com - 20/04/2021, 19:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengimbau masyarakat agar tidak nekat mudik Lebaran 2021.

Sebab, ia khawatir Indonesia akan menjadi seperti di India yang saat ini mencekam akibat gelombang kedua Covid-19 jika masyarakat nekat mudik. 

"Nekat mudik? Indonesia bisa seperti India. Ada lonjakan kasus 100.000 per hari dan korban meninggal mencapai 1.000 per hari. Dikabarkan juga, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien," kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Saat Kasus Covid-19 Melonjak di India, Itu adalah Hari yang Menyayat Hati bagi Saya...

Politikus PDI-P itu mengingatkan agar masyarakat dapat belajar dari pengalaman buruk India dalam lonjakan kasus Covid-19.

Apalagi, Indonesia akan mendekati hari raya Idul Fitri yang identik dengan kegiatan mudik ke kampung halaman.

Padahal, mobilitas penduduk sejatinya dihindari dalam masa pandemi Covid-19.

"Nah, untuk mencegah meledaknya kasus Covid-19 di Tanah Air, khususnya mendekati hari Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, bangsa Indonesia harus menjadikan kasus Covid-19 di India sebagai pelajaran," ujar dia. 

"Sebab, jika masyarakat abai dan tak peduli terhadap protokol kesehatan, kasus di India bisa juga terjadi di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

 

Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 itu terjadi karena masyarakat di sana abai terhadap protokol kesehatan.

Masyarakat di India, kata dia, mengabaikan protokol kesehatan seperti menggelar pesta pernikahan secara besar-besaran, berkumpul untuk kampanye politik tanpa jaga jarak, dan merayakan upacara keagamaan.

"Merujuk data Worldometer, Senin (19/4/2021), jumlah kasus positif Covid-19 di India sudah menembus 15,06 juta kasus. India kini menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbesar kedua di dunia. Peringkat pertama masih Amerika Serikat dengan 32,4 juta kasus," ucap dia. 

Oleh karena itu, Rahmad menekankan agar masyarakat mematuhi peraturan larangan mudik yang diterapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia berpendapat, pemerintah tetap perlu mewaspadai kemungkinan warga mudik di luar ketentuan resmi.

"Berkaca dari pengalaman sebelumnya, meski ada larangan, tetap saja ada upaya masyarakat untuk mudik bersama. Bayangkan bila ada jutaan warga yang mudik sebelum 6 Mei, sesuai ketentuan, bisa-bisa penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali," ujar dia.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Ia pun berpendapat, langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni dengan gotong royong.

Menurut dia, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat terkait larangan mudik.

"Masyarakat diharapkan sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik tahun ini. Karena sesungguhnya, kalau masyarakat abai terhadap ketentuan pemerintah, pandemi bisa meledak setiap saat," ucap dia. 

Ia juga meminta pemerintah desa maupun daerah tujuan mudik, serta masyarakatnya dapat tegas menghalau warga yang tetap nekat mudik bersama.

Aparat desa bekerja sama dengan aparat keamanan negara harus berani melarang pemudik memasuki wilayahnya.

"Bila tetap nekat, ya disuruh pulang kembali," kata Rahmad.

Baca juga: Selain Larangan Mudik, Menko PMK Sebut Pembatasan Pergerakan Tahun 2021 Lebih Leluasa

Selain itu, dia menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus terus menerus menyosialisasikan risiko jika tetap memaksakan mudik.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah dapat terus menggelorakan kewaspadaan akan adanya penularan Covid-19 jika tetap melakukan mudik.

"Jangan sampai sampai ledakan kasus baru Corona naik seperti yang terjadi di India. Bila sosialisasi ini dilakukan secara masif kepada masyarakat serta ditambah adanya ancaman bahwa warga yang mudik ditolak, bisa jadi dan kita harapkan calon calon pemudik akan berpikir dua kali untuk mudik lebaran tahun ini," ucap Rahmad.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia hingga hari ini, Selasa (20/4/2021) telah mencapai 1.614.849 orang sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Adapun jumlah tersebut didapat dari data Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebutkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah 5.549 pada Selasa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com