Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Kompas.com - 19/04/2021, 17:12 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah memberikan arahan untuk membuat Rumah Tampung di empat perguruan tinggi.

Menurut dia, rumah tersebut nantinya digunakan untuk mengatasi masalah intoleransi, terutama di sektor perguruan tinggi melalui pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama.

"Insya Allah pada tahun ajaran baru nanti Rumah Tampung ini sudah bisa dimanfaatkan dalam upaya meminimalisir upaya indoktrinasi di kalangan mahasiswa," kata Yaqut dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Senin (19/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bersikap Tegas pada Segala Bentuk Intoleransi

Adapun empat perguruan tinggi yang akan menyiapkan Rumah Tampung tersebut yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sementara itu, terkait upaya untuk mengurangi terorisme dan intoleransi di Indonesia, Yaqut mengatakan, hal yang perlu dilakukan adalah mengakui tindakan tersebut lahir dari cara memahami agama yang salah.

Dalam mengatasi masalah bangsa ini, kata dia, Kemenag tidak bisa berjalan sendiri.

Kemenag, menurut Yaqut, dan harus mengatasi masalah ini bersama stakeholders lain seperti Badan Intelijen Negera (BIN), Polri, Densus 88, TNI.

Baca juga: Ramadhan, Madrasah Moderasi Agama

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

"Jika ada kesalahan dalam pemahaman agama maka perlu ada upaya bersama-sama untuk memperbaikinya. Ke depan Kemenag sudah dilibatkan dalam penanganan intoleransi ini," ujar dia.

"Mudah-mudahan dengan itu penanganan terorisme dan intoleransi di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif. Kami di Kemenag akan melakukannya dengan soft power," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com