Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Kompas.com - 16/04/2021, 08:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet kian santer pasca-rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Sejumlah pihak berharap perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi tidak sekadar menjadi dagangan politik.

Reshuffle jangan jadi dagangan politik

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar perombakan kabinet jangan sampai hanya menjadi politik dagang sapi. Artinya, reshuffle jadi ajang tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun kabinet.

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Meski reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun Mardani menekankan soal prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang harus dijalankan.

"Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia mengingatkan agar pembantu presiden di kabinet menghargai rencana reshuffle.

Kamhar berpendapat, jangan sampai para pembantu Presiden Jokowi melakukan gerakan tambahan yang cenderung melibatkan syahwat politik pribadi serta menjadi beban bagi Jokowi.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Kamhar juga berpesan, para pembantu Jokowi harus mengutamakan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

Reshuffle diharapkan dorong stabilitas politik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com