Kompas.com - 15/04/2021, 20:47 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan,  di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap mengaku tidak bersalah setelah didakwa menerima 77 ribu dolar AS dan Rp 24,625 miliar atau total sekitar Rp 25,7 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL).

"Saya dari awal ketika masuk sini, saya tidak bersalah. Cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi di kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya," kata Edhy usai mengikuti sidang secara daring dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (15/4/2021).

Namun, ia mengatakan siap menghadapi proses persidangan selanjutnya. Ia juga mengharapkan majelis hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik.

Baca juga: Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

"Sudah dibacakan, sudah didakwakan, sudah saya dengar, tinggal mohon doanya. Saya tinggal menghadapinya di persidangan nanti. Saya berharap di pembuktian semua akan diambil keputusan yang terbaik," ujar Edhy.

Sebelumnya diberitakan Edhy didakwa menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benur. Suap itu terkait izin ekspor BBL di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020.

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji,” sebut jaksa membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021) dilansir dari Tribunnews.

Disebutkan dalam dakwaan bahwa suap itu diterima Edhy Prabwowo dari para eksportir benur melalui para stafnya bernama Amiril Mukminin, Safri, Ainul Faqih, Andreu Misanta Pribadi, dan Siswadhi Pranoto Loe.

Lewat anak buahnya, Edhy menerima suap sebesar 77 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,126 miliar dari pemilk PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. Selain itu Edhy juga menerima uang dari Suharjito dan para eksportir lainnya sebanyak Rp 24,6 miliar.

Baca juga: Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

“Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” papar jaksa.

Pemberian suap ini diketahui diberikan pada Edhy setelah ia mengeluarkan kebijakan untuk mencabut larangan penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan di Indonesia.

Pemberian suap melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri juga dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster pada perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.

Edhy, menurut jaksa, memberikan izin pengelolaan dan budidaya lobster dan ekspor BBL.

Baca juga: JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

"Dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2O16 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia,” tutur Jaksa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

Nasional
Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Nasional
Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Nasional
Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Nasional
Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Nasional
Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X