Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Kompas.com - 15/04/2021, 16:58 WIB
Kepala BNPB dan Ketua Satgas Covid19 Letjend TNI Doni Monardo saat berkunjung ke Nunukan Kaltara Dok.Diskominfotik NunukanKepala BNPB dan Ketua Satgas Covid19 Letjend TNI Doni Monardo saat berkunjung ke Nunukan Kaltara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan saat ini tengah terjadi penurunan penambahan kasus baru Covid-19. Kendati demikian ia mengatakan hal itu bukan berarti pandemi Covid-19 telah selesai.

Ia mengingatkan saat ini Covid-19 masih ada sehingga masyarakat tidak boleh lengah serta harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

"Saya melihat beberapa minggu terakhir karena jumlah kasus baru mulai berkurang banyak warga yang merasa bebas, ini tidak boleh, semua pihak harus bisa mengendalikan diri," kata Doni sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Doni mengatakan pandemi Covid-19 belum berakhir. Ia menuturkan tidak ada satu pun negara di dunia ini yang telah bebas dari Covid-19.

Karena itu ia mengajak masyarakat agar saling mengingatkan dan memberi dukungan bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman nyata dan musuh bersama.

Oleh sebab itu ia meminta masyarakat harus selalu berupaya untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Ia pun meminta masyarakat mengikut program vaksinasi massal Covid-19 sebagai upaya menekan penularan. Selain itu, Doni juga meminta kepala daerah memberikan dukungan penuh terhadap program vaksinasi Covid-19.

Ia menyampaikan sesuai dengan pesan Presiden semua harus konsisten karena disiplin saja tidak cukup.

Baca juga: UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

"Lalai sebentar saja kita bisa terpapar COVID-19," ujarnya.

Terkait dengan perkembangan di tingkat provinsi ia melihat kasus baru sifatnya fluktuatif ada yang naik ada juga yang turun.

"Ada provinsi yang naik kemudian melakukan konsolidasi bisa turun, ada juga yang sudah melandai dikendorkan sedikit jadi naik lagi kasusnya," ujarnya.

"Oleh sebab itu sesuai pesan Presiden Joko Widodo antara gas dan rem harus seimbang," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X