Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2021, 07:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah agar penanganan sektor ekonomi maupun kesehatan yang terdampak pandemi Covid-19 berjalan secara beriringan.

Jokowi tidak ingin upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa memperhatikan penyebaran virus corona.

"Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid, yang terjadi kenaikan kasus Covid meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi mengatakan, pencegahan penyebaran virus corona harus tetap jadi priroritas. Penanganan pasien Covid-19 juga mesti dilakukan secara konsisten.

"Hati-hati, karena Covid ini barangnya snggak kelihatan," ujarnya.

Ia mencontohkan, pada Januari 2021 kasus Covid-19 anjlok di sejumlah negara. Namun, dua bulan setelahnya, angka penyebarannya kembali melonjak.

Hal ini karena beberapa negara terlalu tergesa-gesa dalam membuka berbagai sektor.

Belajar dari hal tersebut, Jokowi meminta agar kepala daerah tak terburu-buru. Ia ingin pembukaan berbagai sektor dilakukan secara bertahap.

"Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu tetapi per sektor, hati-hati per sektor," tuturnya.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Jokowi mengingatkan kepala daerah disiplin menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Melalui kebijakan tersebut, ia berharap kasus baru Covid-19 cepat ditemukan sehingga masyarakat yang terpapar virus dapat segera diisolasi dan tak menyebabkan penularan.

Ia juga ingin sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan terus disampaikan dan dibantu oleh TNI-Polri.

Bersamaan dengan itu, program vaksinasi Covid-19 harus berjalan optimal dengan menyasar tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, lansia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi dengan mobilitas tinggi.

"Enggak bisa lagi kita kerja sambil lalu untuk urusan Covid dan ekonomi ini," kata Jokowi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com