Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
A Kurniawan Ulung
Dosen

Dosen program studi Hubungan Internasional di Universitas Satya Negara Indonesia

Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Kompas.com - 12/04/2021, 11:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

EMBARGO 10 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dilakukan India terhadap Indonesia baru-baru ini tidaklah mengejutkan. Sebelum itu, embargo vaksin juga telah dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap Australia dengan alasan yang sama: untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Padahal, pengadaan 10 juta dosis vaksin tersebut merupakan bagian dari komitmen pengiriman 11,7 juta dosis vaksin Covid-19 untuk Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral di bawah naungan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), lembaga internasional yang mengupayakan peningkatan vaksinasi dan imunisasi di sejumlah negara.

Baca juga: India Tahan Semua Ekspor Utama Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Distribusi Covax Terancam

Sikap politik negara yang mengamankan stok vaksin untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak membagikan sebagian vaksinnya ke negara lain yang juga membutuhkan merupakan bentuk nasionalisme vaksin.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Tidak salah memprioritaskan suplai vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi sikap ini tidak bijak ketika jumlah vaksin yang disimpan melebihi batas sehingga negara lain. Terutama negara miskin dan negara berkembang, tidak mendapatkan bagian.

Larangan ekspor vaksin yang dilakukan India terhadap Indonesia mencerminkan realisme politik bahwa bagi sebuah negara, tidak ada hal yang lebih penting daripada memenuhi kepentingan domestik.

Embargo vaksin tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat pengembangan vaksin dalam negeri agar bangsa ini bisa mandiri dan tidak terus menerus bergantung pada vaksin impor.

Masyarakat benar-benar mengharapkan Indonesia bisa berhasil memproduksi vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara karena keduanya bisa bermanfaat.

Baca juga: Embargo Vaksin India, Ahli Ingatkan Vaksin Bukan Solusi Tunggal Kendalikan Pandemi

Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sehingga vaksin produksi dalam negeri ini bisa menjadi kekuatan lunak (soft power) pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi.

Oleh karena itu, orang kembali menilik kembali penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara.

Kontroversi Vaksin Nusantara

Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tetapi dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Dr Kariadi Semarang, Universitas Diponegoro, dan AIVITA Biomedical.

Menurut Terawan, vaksin Nusantara aman karena berbasis sel dendritik autolog atau komponen dari sel darah putih. Jadi, sel darah putih terlebih dahulu diambil dari sampel darah pasien, dan kemudian sel dendritiknya diambil.

Baca juga: BPOM: Vaksin Nusantara Tak Sesuai Kaidah Medis

Di laboratorium, sel dendritik tersebut kemudian diperkenalkan dengan rekombinan dari SARS-CoV-2, dan setelah keduanya saling mengenal, sel ini disuntikkan kembali ke tubuh pasien agar mereka kebal.

Jadi, karena berasal dari sel dendritik pasien, setiap vaksin Nusantara bersifat personal dan, menurut Terawan, lebih aman daripada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Harganya juga diperkirakan tidak lebih mahal dari harga kedua vaksin tersebut.

Baca juga: Dinilai Tak Sesuai Kaidah, Terawan Tegaskan Vaksin Nusantara Aman Digunakan

Akan tetapi, prosedur pengembangan vaksin Nusantara menurut Badan Pengembangan Obat dan Makanan (BPOM) tak sesuai dengan kaidah medis.  

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, proses pengembangannya memiliki sejumlah masalah, mulai dari tidak lengkapnya data hasil uji klinik hingga tidak sinkronnya lokasi penelitian dengan asal anggota komite etiknya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com