Kompas.com - 12/04/2021, 10:09 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menduga ada pegawai internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membocorkan informasi terkait rencana penggeledahan dalam penyidikan kasus suap pajak.

Akibatnya, KPK gagal menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Jumat (9/4/2021).

Kejadian ini, kata Kurnia, bukan kali pertama. Dalam pengusutan perkara suap pengadaan bantuan sosial paket sembako di Kementerian Sosial hal serupa juga pernah terjadi.

"Ada beberapa tempat yang ketika dilakukan penggeledahan, ternyata tidak lagi ditemukan barang-barang apa pun," kata Kurnia dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (11/4/2021).

Baca juga: Saat KPK Sebut Singapura Surganya Para Koruptor, Respons, dan Permintaan Maaf

Oleh sebab itu, ICW merekomendasikan adanya tindakan konkret dari KPK mulai dari pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas hingga penyelidikan terkait tindakan obstruction of justice.

Hal itu, kata Kurnia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal KPK.

Dugaan bocornya informasi penggeledahan ini, menurut ICW, merupakan dampak buruk dari UU KPK baru.

Baca juga: ICW: Pengabulan PK Advokat Lucas Menambah Catatan Kelam Lembaga Kehakiman

Sebab, setelah berlakunya UU KPK yang baru, setiap tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik mesti melalui mekanisme perizinan di Dewan Pengawas.

"Hal ini mengakibatkan langkah penyidik menjadi lambat. Misalnya, ketika penyidik ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang bukti sudah dipindahkan ke gedung B," ucap Kurnia.

"Maka, penyidik tidak bisa langsung menggeledah gedung B, sebab, mesti melalui administrasi izin ke Dewan Pengawas, " ucap dia.

Hal itu, kata Kurnia, berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP.

Baca juga: ICW Nilai Penghentian Penyidikan Kasus Sjamsul Nursalim Efek Revisi UU KPK

Regulasi itu, lanjut dia, menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan, setelahnya baru melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun penggeledahan di Kalimantan dilakukan terkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru pada Provinsi Kalimantan Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis , Jumat (9/4/2021).

Ali menyebut, dari penggeledahan di dua lokasi tersebut, tim penyidik tidak menemukan barang bukti yang dicari.

Baca juga: KPK Duga Ada Pihak yang Halangi Penyidikan Kasus Suap Pajak

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.