ICW Nilai Penghentian Penyidikan Kasus Sjamsul Nursalim Efek Revisi UU KPK

Kompas.com - 03/04/2021, 06:25 WIB
Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pada konferensi pers merger 5 bank di hotel Sahid (19/11). Merger diyakini akan melahirkan sinergi kuat, bank tahan banting. Jika sinergi berjalan sempurna, semua masalah termasuk kredit macet dapat diatasi. Bank yang akan melakukan merger antara lain Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara, Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP), dan Bank Dewa Rutji. Terkait berita di Kompas, 20 Januari 1998, hal 1 Judul Amplop : Konferensi Pers Marger BII - BDNI KOMPAS/Johnny TGDirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pada konferensi pers merger 5 bank di hotel Sahid (19/11). Merger diyakini akan melahirkan sinergi kuat, bank tahan banting. Jika sinergi berjalan sempurna, semua masalah termasuk kredit macet dapat diatasi. Bank yang akan melakukan merger antara lain Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara, Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP), dan Bank Dewa Rutji. Terkait berita di Kompas, 20 Januari 1998, hal 1 Judul Amplop : Konferensi Pers Marger BII - BDNI
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penghentikan penyidikan perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (1/4/2021) sore, merupakan efek buruk dari revisi Undang-Undang KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, perlahan namun pasti, efek buruk dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu semakin menguntungkan pelaku korupsi.

"Selain proses penindakan yang kian melambat, kali ini KPK justru menghentikan perkara besar dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Kasus BLBI Dihentikan, Bagaimana Perjalanan Kasusnya Selama Ini? 

Menurut Kurnia, kewenangan pemberian SP3 di KPK berdasarkan aturan yang ada dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2004.

Saat itu, kata Kurnia, MK menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Hal itu, semata-mata untuk mencegah lembaga anti rasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Polanya, lanjut dia, dapat beragam, misalnya, negoisasi penghentian perkara dengan para tersangka, atau mungkin lebih jauh, dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi," ucap dia.

 Baca juga: Kasus BLBI yang Jerat Sjamsul Nursalim Dihentikan, MAKI Akan Gugat KPK

Oleh sebab itu, ICW menuntut agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Nursalim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah," kata Kunia.

"Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," ucap dia.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Nasional
Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Nasional
Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.