Pemerintah Bentuk Kementerian Investasi, Anggota Komisi XI: Perbaikan Iklim Investasi Mutlak Dilakukan

Dia menyebut hal ini sebagai langkah kepedulian pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Ini suatu langkah yang baik. Sebab perbaikan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan," ujar Sarmuji dalam diskusi daring yang digelar pada Sabtu (10/4/2021).

Dia menjelaskan, kapasitas negara untuk melakukan pembangunan terbatas. Hal itu disebabkan APBN Indonesia yang terbatas.

Sehingga, ia melanjutkan, cara untuk menanggulanginya adalah mengundang asing investasi di Indonesia.

"Padahal kita ingin Indonesia ini cepat sekali majunya. Sehingga alternatifnya apa? Dengan cara undang orang luar negeri yang punya uang untuk datang investasi ke Indonesia," jelas Sarmuji.

Dalam pandangannya, BKPM mungkin mendapat penilaian yang baik. Baru berupa badan negara saja sudah bagu, katanya, apalagi jika ditingkatkan menjadi kementerian. 

Jika fungsi BKPM disetarakan, kaitannya dinaikkan jadi kementerian, harapannya bisa memudahkan untuk membicarakan investasi dengan kementerian lain.

"Saya lihat kalau hal ini (Kementerian Investasi) diluncurkan lalu dipermudah, saya yakin orang Indonesia yang punya uang di luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia," katanya.

"Sebenarnya saat kita dulu buat tax amnesty, ini disebutkan ada Rp11 ribu triliun uang orang Indonesia di luar negeri. Tetapi begitu diluncurkan tax amnesty, repatriasinya pun minim. Karena mereka tidak yakin uangnya mau dipakai apa. Tidak jelas untuk usaha atau funding," tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Dasco menuturkan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Rapat tersebut, kata Dasco, menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.