Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Kompas.com - 08/04/2021, 18:30 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut melakukan negosiasi ke pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac.

Hal ini dilakukan karena pengiriman vaksin AstraZeneca melalui mekanisme multilateral yaitu dengan Covax/Gavi dan bilateral melalui AstraZeneca dan PT Bio Farma tertunda akibat embargo di India.

"In case, kalau ada apa-apa terjadi dengan GAVI dan AstraZeneca, sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi," kata Budi dalam rapat Komisi IX, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Upayakan Vaksin AstraZeneca, Menkes Sudah Bersurat ke Covax dan Bertemu dengan Menlu Inggris

"Jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," kata Budi.

Budi mengatakan, selain bernegosiasi dengan China, pihaknya juga mencari sumber vaksin lain ke Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sempat melontarkan bahwa apabila vaksinasi di negara tersebut tuntas, maka tak menutup kemungkinan untuk mendistribusikan vaksin ke negara lain.

"Dengan demikian Indonesia sudah melakukan lobi sehingga ketika AS (Amerika Serikat) buka, Indonesia sudah ada di list paling atas, kita sudah lobi ke AS untuk memastikan hal tersebut," ujarnya.

Selain itu, Budi mengatakan, pihaknya tetap memproteksi stok vaksin AstraZeneca yang dijanjikan Covax/GAVI dan bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma meski terdapat penundaan pengiriman.

Baca juga: Menkes Sebut 100 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca untuk Indonesia Belum Pasti Jadwal Kedatangannya

Bahkan, Budi mengaku sudah bersurat ke Presiden Covax/GAVI terkait penundaan pengiriman vaksin tersebut.

"Karena memang dari GAVI dan AstraZeneca bilang tidak dibatalkan, tetapi ditunda," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pihaknya mengejar pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang akan memiliki stok vaksin Covid-19 yang cukup banyak.

"Alternatif vaksin gotong royong ini bisa mengisi, ada 15 juta dari Sinopharm yang bisa masuk, mereka juga sudah bicara dengan Sputnik V juga dengan BPOM untuk vaksin tersebut," tutur Budi.

Sebelumnya, Menkes Budi menyebutkan, belum ada kepastian ihwal kedatangan 100 juta dosis tambahan vaksin Covid-19 AstraZeneca ke Indonesia.

Baca juga: Menkes Pastikan Vaksinasi Kembali Masif di Bulan Mei Usai India Embargo Vaksin

"Jadi ada 100 juta dosis vaksin yang sampai sekarang menjadi agak tidak pasti jadwalnya," kata Budi dalam rapat kerja tersebut.

Adapun sebanyak 54 juta dosis Vaksin AstraZeneca dijanjikan akan diterima pemerintah dari Covax/Gavi. Namun, tertunda karena adanya embargo vaksin di India.

Kemudian, kendala juga terjadi pada vaksin AstraZeneca dari kerja sama bilateral dengan perusahaan farmasi AstraZeneca berupa berkurangnya jatah dosis vaksin yang akan dikirim.

Budi mengatakan, 50 juta dosis vaksin yang rencananya dikirim pada tahun ini hanya bisa dikirim sebanyak 20 juta dosis vaksin. Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com