Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Rizieq dalam Kasus Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Senin Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Kompas.com - 06/04/2021, 11:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab akan dilanjutkan pada Senin (6/4/2021) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Jadi sidang ditunda hari Senin tanggal 12 April kalau bisa start jam 9 pagi, berarti sebelum jam 9 sudah di sini, jam 9 kita sudah bisa mulai," kata ketua majelis hakim Suparman Nyompa, Selasa (6/4/2021).

Adapun sidang digelar hari Senin karena Selasa (7/4/2021) diperkirakan akan menjadi hari pertama bulan Ramadhan 1442 H atau hari pertama puasa.

Lalu, pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung juga ditetapkan untuk digabung karena diperkirakan akan banyak saksi yang sama dalam dua perkara itu.

"Untuk efisiensi pemeriksaan, mungkin ada saksi sama di perkara 221 (Petamburan) dengan perkara 226 (Megamendung) supaya tidak bolak-balik, sekaligus saja ya," kata Suparman.

Baca juga: Putusan Sela, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) mengaku telah menyiapkan 10 orang saksi untuk dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

Saksi-saksi tersebut adalah Oka Setiawan, Zecky M Aveno, Budi Cahyono, M Soleh, Syafrudin Liputo, Rianto Sulistyo, Bayu Meganthara, Rustian, Sabda Kurnianto, Ferigson, dan Heru.

Adapun sidang perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung ini dilanjutkan setelah majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Rizieq dan kuasa hukumnya dalam dua perkara tersebut.

Dalam perkara kerumunan di Petamburan, Rizieq didakwa telah menghasut masyarakat untuk menghadiri acara di Petamburan serta melanggar protokol kesehatan.

Rizieq pun didakwa dengan pasal berlapis yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 216 KUHP atau Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 59 Ayat (3) UU Ormas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.