Kompas.com - 06/04/2021, 10:33 WIB
Layar telepon pintar menampilkan suasana sidang kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahLayar telepon pintar menampilkan suasana sidang kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sidang perkara kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Rizieq Shihab dilanjutkan.

Sidang dinyatakan akan berlanjut setelah majelis hakim memutuskan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Rizieq dan kuasa hukumnya.

"Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 221/Pidsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bin Husein Shihab dilanjutkan," kata ketua majelis hakim Suparman Nyompa.

Baca juga: Serangan Balik JPU atas Eksepsi Rizieq Shihab dalam Kasus RS Ummi Bogor

Dengan dilanjutkannya sidang, majelis hakim pun memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para saksi dan barang bukti di persidangan selanjutnya.

Sementara, penetapan biaya perkara akan diputus bersama dengan putusan akhir perkara ini.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dikemukakan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum karena surat dakwaan penuntut sudah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP," ujar Suparman.

Baca juga: Putusan Sela, Hakim Tolak Eksepsi Rizieq dalam Kasus Petamburan

Dalam perkara kerumunan di Petamburan, Rizieq didakwa telah menghasut masyarakat untuk menghadiri acara di Petamburan serta melanggar protokol kesehatan.

Rizieq pun didakwa dengan pasal berlapis yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 216 KUHP atau Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 59 Ayat (3) UU Ormas.

Selain kasus kerumunan di Petamburan, Rizieq juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus kerumunan di Megamendung serta kasus tes swab di RS Ummi Bogor.

Baca juga: Kasus Petamburan, Hakim Nilai Rp 50 Juta yang Dibayar Rizieq Bukan Putusan Hakim, tapi Sanksi Administratif



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X