Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jalur Udara dan Laut Dimaksimalkan untuk Evakuasi Korban Bencana NTT

Kompas.com - 06/04/2021, 10:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pembukaan akses evakuasi ke lokasi bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipercepat.

Menurut Presiden, jalur laut dan udara bisa menjadi alternatif jika jalur darat masih sulit ditembus.

"Saya minta ke Pak Menteri PUPR untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. Dan jika jalur darat masih sulit ditembus saya juga minta dipercepat pembukaan akses lewat laut maupun udara," ujar Jokowi saat melakukan telekonferensi penanganan bencana NTT dan NTB, Selasa (6/5/2021).

Selain itu, Kepala Negara juga meminta penambahan jumlah tim SAR yang diterjunkan ke lokasi bencana.

Oleh karenanya, Presiden meminta dukungan dari Kepala BNPB, Kepala Basarnas Panglima TNI dan Kapolri.

Baca juga: Jokowi: Perbanyak Tim SAR di Lokasi Bencana NTT dan NTB

"Saya minta mereka serta seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personil SAR," lanjut Jokowi.

"Dengan begitu, proses evakuasi bisa lebih mudah menjangkau wilayah yang lebih luas. Termasuk di dalamnya wilayah-wilayah terdampak bencana yang berada di lokasi terisolasi," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya masih kesulitan mengirimkan ekskavator ke dua lokasi bencana banjir di NTT.

Pasalnya, pihak BNPB belum mendapatkan alat transportasi memadai untuk mengangkut ekskavator dari Pulau Flores ke Kabupaten Lembata dan Pulau Adonara.

"Berdasarkan laporan di lapangan, ada kesulitan ekskavator. Baru saja Kementerian PUPR mendata ada 8 unit ekskavator yang siap disalurkan ke Kabupaten Lembata. Juga ada 6 unit damtruk," ujar Doni dalam konferensi pers penanganan bencana NTT yang digelar virtual pada Senin (5/4/2021).

Baca juga: BNPB: 8.424 Warga Mengungsi akibat Banjir Bandang dan Longsor di NTT

"Tapi sampai sekarang kami belum mendapat alat transportasi yang memadai," lanjutnya.

Hingga saat ini BNPB masih mengupayakan mencari alat transportasi yang diperlukan.

Doni menyebut transportasi laut yang diperlukan untuk mengirim alat-alat berat di atas.

Sehingga, Doni mengajak semua pihak yang memiliki alat transportasi laut agar bisa ditawarkan ke BNPB.

"Kami ajak kepada mereka yang memiliki alat transportasi untuk bisa menawarkan ke BNPB. Dan juga mungkin yang memiliki transportasi laut juga bisa membantu meringankan tugas relawan di lapangan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com