Wapres: Pemerintah Susun Roadmap Pembangunan SDM Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun roadmap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan dukungan SDM terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang juga tengah dikembangkan.

"Pemerintah menyiapkan dukungan SDM melalui penyusunan Roadmap Pembangunan SDM Unggul di Sektor Ekonomi Syariah," kata Ma'ruf saat memberi keynote speech di acara IDX Channel Sharia Fair 2021 bertajuk “Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia”, Senin (5/4/2021).

Penyusunan roadmap tersebut mencakup beberapa hal. Antara lain penyederhanaan (merger) nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah.

Selanjutnya penyusunan kurikulum ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Baca juga: Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share

"Kemudian penyusunan materi edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta penyusunan skema sertifikasi kompetensi guna mendukung kebutuhan SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf.

Adapun penyusunan roadmap pembangunan SDM tersebut merupakan salah satu instrumen pendukung percepatan implementasi 4 fokus program pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Keempat program fokus itu adalah industri halal, industri keuangan, dana sosial (zakat dan wakaf), serta bisnis atau usaha berbasis syariah.

Instrumen lainnya, pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah melalui Brand Ekonomi Syariah.

Sebelumnya, Ma'ruf juga pernah menyingung SDM ekonomi syariah di Indonesia yang belum link and match antara perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Baca juga: Wapres Minta Pengurus MES Hadirkan Solusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sebab, tidak sedikit lulusan dari pendidikan tinggi dengan program studi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai.

Ia pun menilai bangsa Indonesia masih harus bekerja keras dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan dan ekonomi syariah.

Bahkan dalam Laporan Islamic Finance Development Indicator 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.

Sayangnya, hal tersebut tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.

Laporan tersebut menyebut bahwa kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki.

Pasalnya, dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil saja program studi yang terakreditasi.