Kompas.com - 05/04/2021, 10:17 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan masker medis di PT Multi One Plus, Gunung Putri, Kabupaten Bogor,  Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pabrik masker tersebut mampu memproduksi 250 ribu masker medis per hari. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan masker medis di PT Multi One Plus, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pabrik masker tersebut mampu memproduksi 250 ribu masker medis per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas peredaran masker medis palsu.

Hal itu disampaikan Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes, Arianti Anaya, dalam menyikapi peredaran masker medis palsu di pasaran.

Arianti mengatakan, Kemenkes bahkan sudah melakukan penyitaan terhadap masker yang terbukti tak punya izin edar tetapi diklaim sebagai masker medis.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Intelijen Dinilai Tak Kebobolan dalam Penyerangan Mabes Polri | Cara Identifikasi Masker Medis Palsu

"Yang disebut sebagai tidak sesuai dengan peruntukannya adalah misalnya masker itu sebenarnya bukan masker alat kesehatan, tapi diklaim sebagai masker alat kesehatan. Ini akan ditindaklanjuti karena tentunya ini akan menyesatkan masyarakat," kata Arianti

Ia pun mengingatkan masyarakat dan tenaga kesehatan agar selalu mengecek izin edar masker medis yang dibeli.

Izin edar masker medis tercantum pada kemasannya. Masyarakat dan tenaga medis juga bisa mengeceknya lewat situs infoalkes.kemkes.go.id.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arianti mengatakan, makser medis yang telah mendapat izin edar akan tercantum kode produknya di situs tersebut.

Untuk mendapat izin edar, masker harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. Karena itu, harus dilakukan uji bacterial filtration efficiency (BFE), particle filtration efficiency (PFE), breathing resistance, dan lainnya.

Baca juga: Masyarakat Diminta Waspadai Masker Medis Palsu, Begini Cara Mengeceknya

 

Rangkaian pengujian tersebut harus dipenuhi untuk memastikan masker mampu mencegah masuknya droplet atau virus dan bakteri.

Masker yang lulus pengujian itulah yang mendapat izin edar dan dikategorikan sebagai masker alat kesehatan, baik masker bedah maupun masker N95/KN95.

Ia pun meminta masyarakat melaporkan jika menemukan peredaran masker medis palsu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Kemenkes dan aparat penegak hukum.

"Jika tenaga kesehatan atau masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar maka diminta untuk segera (adukan). Kami punya jalur e-watch alkes itu bisa melalui pengaduan dan atau melalui Halo Kemkes 1500567," kata dia.

Sumber: KOMPAS.com (Penulis: Fitria Chusna Farisa | Editor: Egidius Patnistik)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X