Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share

Kompas.com - 24/03/2021, 17:57 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia belum seimbang dengan luasnya market share keuangan syariah nasional.

Padahal, kata dia, industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Hal tersebut diawali dengan berdirinya Takaful Indonesia pada tahun 1994, dan kini jumlahnya sudah mencapai 13 perusahaan asuransi syariah dan 49 unit usaha syariah di bidang asuransi syariah.

"Banyaknya jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini belum dibarengi dengan perluasan market share keuangan syariah secara nasional," kata Ma'ruf di acara pembukaan rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Wapres: Pemerintah Dorong Asuransi Syariah Tak Menginduk ke Asuransi Konvensional

Ia mengatakan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2020 menunjukkan, porsi industri keuangan non-bank termasuk asuransi, baru berada di kisaran angka 4,43 persen.

Namun industri asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Bahkan, kata dia, terdapat empat hal yang mendukung perkembangan industri asuransi syariah.

Antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, adanya peningkatan terhadap halal awareness pada masyarakat kelas menengah muslim dan generasi milenial, kondisi pandemi Covid-19 dan terjadinya bencana alam pada beberapa wilayah Indonesia yang mengakibatkan kebutuhan jasa perlindungan semakin meningkat.

"Asuransi syariah memiliki ciri khas pada nilai-nilai syariah yang tidak dimiliki asuransi lainnya," kata dia.

"Dengan metode ta'awun (tolong menolong) disertai landasan operasional seperti transparansi atau menghindari pihak-pihak yang dirugikan, jelas atau terhindar dari unsur ketidakpastian atau kecurangan, dan terhindar dari praktik riba," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Keunggulan nilai-nilai tersebut, kata dia, harus terus diresapi dan dijaga pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ia pun berharap AASI sebagai wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah di Indonesia dapat terus berperan aktif mengoptimalkan peranannya.

Terutama dalam menjembatani para pemangku kepentingan seperti ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

"Sehingga marwah ekonomi dan keuangan syariah dapat terjaga dengan baik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X