Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemanfaatan Teknologi dan Platform Digital dalam Berwakaf

Kompas.com - 30/03/2021, 09:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam berwakaf perlu dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa (30/3/2021).

"Saya senantiasa menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk membantu mempercepat transformasi wakaf produktif," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Keputusan MUI Pusat dan Daerah Tidak Tabrakan

Menurut dia, pemanfaatan teknologi salah satunya dapat meningkatkan kesadaran berwakaf dan membantu mempercepat transformasi wakaf produktif, terutama dalam menjangkau generasi muda.

"Pemanfaatan teknologi dan platform digital bagi peningkatan kesadaran berwakaf sangat penting, terutama bila kita ingin menjangkau generasi milenial yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata dia, literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial secara berkesinambungan dan dengan narasi yang mudah dipahami.

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.

Baca juga: Wapres Minta MUI Bantu Pemerintah Cegah Berkembangnya Paham Radikalisme

Dalam mengumpulkan wakaf, kata dia, terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan antara lain melalui sistem quick response code (QR code), platform pembayaran digital atau e-wallet, serta proses auto debit rekening perbankan.

"Dengan demikian para wakif akan menjadi lebih mudah dalam berwakaf," kata dia.

Pemanfaatan teknologi lainnya yang bisa dimanfaatkan adalah untuk layanan publik wakaf seperti pembuatan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), pendaftaran dan pergantian nazhir di BWI.

Dengan digitalisasi tersebut, kata dia, maka sekaligus dapat dilakukan pemutakhiran database nadzir secara komprehensif.

Termasuk dalam mendukung upaya mewujudkan pelayanan prima (service excellence) dalam pengelolaan wakaf.

"Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong transparansi pelaporan pemanfaatan wakaf juga perlu dilakukan agar para wakif memperoleh informasi tentang investasi, imbal hasil wakaf uang, laporan pengelolaan aset wakaf produktif lainnya, dan penyaluran kepada mauquf ‘alaih secara real time," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Penyaluran Wakaf Bisa Dilakukan di Kantor Pos

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com