Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2021, 11:11 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Poltika Indonesia menunjukkan bahwa 61,3 persen responden tidak setuju masa jabatan presiden 3 periode.

Charta Politika melalukan survei pada 20-24 Maret 2021 dengan pertanyaan yakni "Apakah Anda setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode?"

“Mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud

Sementara itu, 13,9 persen menyatakan setuju dan 24,8 persen tidak tahu.

Kemudian, Yunarto mendetailkan alasan masyarakat setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut dengan pertanyaan “Apa alasan Anda setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode?”.

Sebanyak 46,1 persen menilai, belum ada sosok yang pantas menggantikan presiden saat ini dan 22,8 persen menganggap masa jabatan 2 periode terlalu sebentar.

Sementara itu, 12,8 menghindari polarisasi/perpecahan di masyarakat dan 18,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan berikutnya yakni “Apa alasan Anda tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode?”.

Sebanyak 34,3 persen berpendapat, batasan 2 periode sudah sesuai dengan konstitusi dan 29,3 persen menilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Isu Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Beralasan

Sementara itu, 22,4 persen menilai tidak ada hal mendesak untuk dilakukan amandemen dan 14,0 persen tidak tahu atau tidak jawab.

“Pada responden yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden, mayoritas beralasan karena belum ada sosok yang pantas menggantikan presiden saat ini,” kata Yunarto.

“Sementara pada responden yang tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden, secara umum beralasan karena batasan 2 periode sudah sesuai konstitusi,” ucap dia.

Adapun survei ini dilakukan sebagai evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik triwulan I 2021.

Akibat pandemi Covid-19, kegiatan survei dilakukan melalui wawancara telepon.

Sebanyak 195.638 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia dalam rentang 2 tahun terakhir.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Dinilai Tak Mudah Terwujud, Ini Penyebabnya

Margin of error  dalam survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jumlah sampel yang berhasil diwawancara sebanyak 1.200 responden dengan kriteria minimal berusia 17 tahun atau telah memenuhi syarat pemilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Nasional
Menteri Teten Sebut Vonis Lepas Bos Indosurya Keliru, Ini Alasannya

Menteri Teten Sebut Vonis Lepas Bos Indosurya Keliru, Ini Alasannya

Nasional
Hasil Seleksi Hakim MA: Anggota Hakim Penyunat Vonis Pinangki Kandas, Polisi 'Rezeki Entah dari Mana' Lolos

Hasil Seleksi Hakim MA: Anggota Hakim Penyunat Vonis Pinangki Kandas, Polisi "Rezeki Entah dari Mana" Lolos

Nasional
Kepala BRIN Disebut Tak Terpengaruh Desakan Mundur dari Komisi VII DPR

Kepala BRIN Disebut Tak Terpengaruh Desakan Mundur dari Komisi VII DPR

Nasional
Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Nasional
Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Nasional
BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.