Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi Tiga Periode, Mungkinkah?

Kompas.com - 17/03/2021, 14:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021). Jokowi sengaja menegaskan hal itu guna merespons polemik isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tak ada angin tak ada hujan ujug-ujug wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali muncul ke permukaan.

Jokowi gerah dengan isu yang lumayan sensitif tersebut dan buru-buru memberikan klarifikasi. Jokowi meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Ia mengaku tak berniat dan berminat memperpanjang masa jabatan presiden jadi tiga periode. Ia berjanji akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Adalah Amien Rais yang mengembuskan kembali isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ini. Mantan Ketua MPR ini curiga akan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

Amien mengklaim menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini dengan mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain.

Pro kontra

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini sontak memicu polemik. Meski ada yang setuju dan mendukung, namun sebagian besar menolak dan menentang wacana tersebut. Pasalnya, masa jabatan presiden tiga periode melanggar Undang-undang Dasar 1945.

Masa jabatan presiden yang terlalu lama juga berpotensi membawa pada watak kekuasaan absolut yang rentan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indonesia memiliki pengalaman yang buruk akibat masa jabatan Presiden yang tak dibatasi, yakni pada zaman Orde Lama dan Orde Baru.

Untuk itu, tak ada urgensi melakukan amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden.

Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode merupakan amanat Reformasi 1998. Jabatan presiden hanya dibatasi dua periode guna menjaga iklim demokrasi dan agar terjadi sirkulasi kepemimpinan nasional.

Wacana amendemen UUD 1945 ini sempat dilontarkan kader Partai Gerindra Arief Poyuono. Alasannya, agar Jokowi bisa kembali maju sebagai calon presiden pada 2024 untuk periode ketiga.

Perubahan batas maksimal masa jabatan presiden dari maksimal dua menjadi tiga periode patut dipertimbangkan berkaca dari keberhasilan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com