Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 27/03/2021, 08:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam beberapa pekan terakhir, impor beras memang menjadi perdebatan banyak pihak lantaran kebijakan ini dinilai tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia dan panen raya oleh petani.

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras

Namun, kepala negara mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras.

Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

MoU inilah yang membuat perdebatan mengenai impor beras mengemuka.

Berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun.

Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Baca juga: Jokowi: Hentikan Semua Perdebatan Soal Impor Beras

Mendag jelaskan alasan impor beras

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Utamanya didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi menyebut, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk bisa memastikan stok beras terjaga.

Baca juga: Jokowi: MoU dengan Thailand dan Vietnam soal Pengadaan Beras hanya untuk Berjaga

Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton.

Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 lalu. Menurut dia, beras sisa impor itu berpotensi mengalami penurunan mutu.

"Jika dikurangi dengan beras sisa impor, jadi stok akhir Bulog mungkin hanya kisaran 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi anda bisa tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," ungkap Lutfi.

Di sisi lain, kata dia, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya saat ini. Hingga pertengahan Maret 2021 serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton.

Lutfi menyebutkan, seharusnya Bulog saat ini sudah bisa menyerap gabah setara beras setidaknya sebanyak 400.000-500.000 ton.

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog. Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan itu dalam membeli gabah petani.

Maka hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog. Sementara dengan curah hujan yang tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com