Kompas.com - 26/03/2021, 19:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras.

Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya.

Kepala Negara menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras


Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras.

Meski demikian, Jokowi mengakui jika pemerintah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Thailand dan Vietnam perihal impor beras.

Namun, kebijakan ini hanya untuk berjaga-jaga.

"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya (dari kedua negara itu) belum masuk," tutur kepala negara.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Latih Negara-negara Pasifik Majukan Sektor Perikanan

Kementerian KP Latih Negara-negara Pasifik Majukan Sektor Perikanan

Nasional
Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordiinasi Bahas Pengamanan Kompetisi Sepak Bola

Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordiinasi Bahas Pengamanan Kompetisi Sepak Bola

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Ferdy Sambo: Kalau Tidak Dilanjutkan, Instansi Lain Akan Selidiki

Soal Tambang Ilegal, Ferdy Sambo: Kalau Tidak Dilanjutkan, Instansi Lain Akan Selidiki

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Nasional
Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak Jadi Provokator

Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak Jadi Provokator

Nasional
TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Pesan 'Politik' dari Piala Dunia Qatar 2022

Pesan "Politik" dari Piala Dunia Qatar 2022

Nasional
Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.