Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).

Namun, Syahrul juga menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini.

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Karena itu, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Ia juga menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

DPR menolak impor beras

Komisi IV DPR menyatakan menolak rencana impor beras sebesar 1 juta ton. Hal ini lantaran produksi beras hingga Mei 2021 yang dianggap surplus.

Penolakan itu disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian poin kedua kesimpulan rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut, anggota komisi IV DPR menyoroti terkait rencana impor beras ini. Salah satunya adalah Andi Akmal Pasluddin yang menolak rencana impor beras tersebut.

Andi menilai, rencana impor ini kontradiktif dan alasan untuk melakukan tidak bisa diterima secara argumentatif.

"Karena kalau kita lihat dari data yang ada, data BPS, data stok, data ramalan produksi, kita surplus. Jadi saya kira tidak ada alasan, kecuali ingin memakmurkan petani negara lain silakan impor, tetapi petani dalam negeri menderita," ujar Andi.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV Julie Sutrisno. Dia meminta Kementan agar menjamin produksi beras mampu memenuhi kebutuhan beras nasional dan mengutamakan penyerapan gabah petani petani.

"Kami mendorong untuk mengutamakan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga semangat petani Indonesia untuk terus berproduksi," ujarnya.

Presiden minta perdebatan impor beras dihentikan

Menyikapi perdebatan soal impor beras, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan itu.

Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya.

Kepala Negara juga menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras.

Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu pembiayaan Badan Urusandalam menyerap beras dari petani.

Jokowi memastikan, hasil panen petani lokal itu akan terserap seluruhnya oleh Bulog.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,".