JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa terdapat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara pemerintah Indonesia dan Thailand serta Vietnam terkait pengadaan beras.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok di tengah situasi pandemi yang tak menentu.
"Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).
Namun demikian, Jokowi menegaskan, beras tersebut hingga saat ini belum masuk ke Indonesia.
Baca juga: Jokowi: Hentikan Semua Perdebatan Soal Impor Beras
Ia memastikan bahwa pemerintah tak akan melakukan impor beras hingga pertengahan tahun ini.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," ujarnya.
Jokowi berjanji beras petani dalam negeri akan diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
Ia pun mengaku bakal segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu anggaran terkait hal ini.
"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," kata Jokowi.
Oleh karenanya, Jokowi meminta agar masyarakat menghentikan polemik atau perdebatan terkait impor beras.
"Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata dia.
Untuk diketahui, wacana impor beras menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.
Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.
Lutfi mengatakan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras
Ia juga mengatakan bahwa cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.
"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," katanya dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.