Kompas.com - 26/03/2021, 14:20 WIB
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/5/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memprotes majelis hakim karena sidang digelar tertutup dari publik dan media massa.

Kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, semestinya sidang digelar terbuka karena publik berhak mengetahui dan mengawasi jalannya sidang.

"Kami protes kepada majelis hakim karena media tidak dapat diizinkan meliput persidangan. Ini sidang terbuka, publik berhak tahu dan melakukan fungsi kontrol atas persidangan ini," kata Sugito kepada Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Rizieq Bandingkan Kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan Jokowi di Maumere

Sugito mengatakan, keputusan untuk menggelar sidang secara tertutup maupun terbuka merupakan wewenang majelis hakim.

"Oleh majelis hakim disampaikan untuk berhubungan dengan Humas PN Jakarta Timur, padahal adalah kewenangan sepenuhnya majelis yang menyidangkan," ujar Sugito.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, Jumat ini, PN Jakarta Timur menggelar sidang eksepsi kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Sidang tersebut telah dimulai dari pukul 09.00 WIB, tetapi jurnalis yang ingin meliput dilarang masuk.

Baca juga: Baca Eksepsi Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Ungkit Peran Mahfud MD

 

Sementara, PN Jakarta Timur tidak menyiarkan sidang secara virtual sebagaimana sidang-sidang sebelumnya.

Padahal, pejabat Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal sempat menjanjikan ada tempat untuk jurnalis yang meliput.

Hingga siang ini, Alex belum menjawab pertanyaan yang diajukan Kompas.com mengenai alasan menggelar sidang secara tertutup.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Nasional
Buku 'Hikayat Pohon Ganja' dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Buku "Hikayat Pohon Ganja" dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Nasional
Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Nasional
Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Nasional
Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Nasional
Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Nasional
Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Nasional
Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Nasional
Penyitaan Buku 'Hikayat Pohon Ganja' Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Penyitaan Buku "Hikayat Pohon Ganja" Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Nasional
Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X