Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Tuding Ada Mafia di Balik Kebijakan Impor Beras

Kompas.com - 26/03/2021, 09:52 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, ada mafia di balik kebijakan impor beras.

Hasto menyebut mafia tersebut mendapatkan keuntungan mencapai triliunan rupiah, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan.

"Ada mafia impornya mereka punya kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, mereka punya kekuasaan untuk menaikkan harga," kata Hasto dalam webinar Repdem, Kamis (25/3/2021) dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Sikap Mendag Terkait Impor Beras Tak Sesuai Keinginan Jokowi

Lebih lanjut Hasto meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutti, untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menilai polemik kebijakan impor beras merupakan dampak dari penyajian data yang kacau.

Kekacauan data itu, lanjut Ono, menyebabkan penentuan kebijakan impor beras yang salah, dan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak.

Ono pun meminta Menteri Pertanian, Yasin Limpo, turut bertanggung jawab jika panen beras tidak mengalami surplus.

"Mentan harus berani juga kalau tidak terealisasi sampai April ini saya mundur, jadi fair," tuturnya.

Baca juga: KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Sebagai informasi Mendag Lutfi sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan impor 1 juta ton beras mesti dilakukan karena serapan beras Bulog tidak sesuai target untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional.

Lutfi juga menegaskan bahwa jika kebijakan impor beras itu terbukti salah, dirinya siap mundur dari jabatan Menteri Perdagangan.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salh, saya siap berhenti, tidak ada masalah," sebut Lutfi, dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com