Kompas.com - 25/03/2021, 21:45 WIB
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Dokumen DPP PDI-PSekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, keinginan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengimpor 1 juta ton beras tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat agar mencintai produk dalam negeri.

Hasto pun mempertanyakan sikap Lutfi yang justru menginginkan impor beras ketimbang mengekspornya.

"Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan," sebut Hasto dalam webinar Repdem bertajuk Impor Beras dan Garam, Kamis (25/3/2021).

Ia melanjutkan, kebijakan impor 1 juta ton beras sama dengan menyia-nyiakan upaya Jokowi yang selama ini banyak membangun infrastruktur guna mencapai ketahanan pangan.

"Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengkampanyekan bagaimana kita berdaulat," tuturnya.

Baca juga: Soal Impor Beras, Sekjen PDI-P: Mendag Jangan Rendahkan Kecerdasan Rakyat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap Lutfi, menurut Hasto, menunjukan kurangnya pemahaman tentang tujuan negara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar," lanjut Hasto.

Meski kebijakan dikatakan tidak dilakukan saat masa panen raya, Hasto menegaskan bahwa kebijakan itu akan merendahkan petani.

"Impor beras meski tidak dilakukan saat panen, meredahkan kecerdasan rakyat petani," katanya.

Hasto kemudian meminta agar Lutfi tidak memberi banyak alasan pada masyarakat untuk mengatakan bahwa impor beras urgen untuk dilakukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Nasional
Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Nasional
Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

Nasional
Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X